Survei LKSP: Nurmansjah Lubis Lebih Dikenal Ketimbang Ahmad Riza Patria

Riezky Maulana ยท Sabtu, 22 Februari 2020 - 12:55 WIB
Survei LKSP: Nurmansjah Lubis Lebih Dikenal Ketimbang Ahmad Riza Patria

Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftysani (dua dari kanan) dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Nanti Kita Cerita tentang Wakil Gubernur Hari Ini", Sabtu (22/2/2020). (Foto: iNews.id/Riezky Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Nama politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis tenyata lebih dikenal warga Jakarta ketimbang pesaingnya Ahmad Riza Patria dari Partai Gerinda. Dua politikus itu bersaing ketat untuk merebut kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno.

Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftysani mengungkapkan, disparitas tingkat keterkenalan alias popularitas keduanya itu terekam dari hasil survei terbaru. Perbedaan persentase mencapai angka 38.9 persen.

"Nama Nurmansjah Lubis ini lebih tinggi dan dikenal, sebanyak 55,4 persen, dibandingkan Bang Riza 16,5 persen," ujarnya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Nanti Kita Cerita tentang Wakil Gubernur Hari Ini" di Kawasan Wahid Hasyim, Sabtu (22/2/2020).

Hafidz memaparkan, sebanyak 39 persen responden belum paham jika pemilihan wakil gubernur menyisakan dua nama. Ketidaktahuan masyarakat, menurut dia, terlihat dari pertanyaan yang diajukan LKSP secara terbuka.

"Masih muncul nama Bang Sandiaga Uno, bahkan muncul juga tuh nama Ibu Tri Rismaharini, muncul juga nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jadi masih banyak yang tidak mengikutinya secara intens," ucapnya.

Hasil survei LKSP juga menunjukkan 41 persen responden memilih kandidat cawagub DKI karena faktor integritas. Sedangkan berdasarkan pada faktor kemampuan memimpin berkisar 38 persen.

"Kemudian kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) 14 persen, lalu kedekatan warga 7 persen. Di poin itu ya semuanya Nurmansjah unggul," katanya.

Hafidzh mengatakan, mayoritas warga DKI Jakarta yakni 68 persen memiliki kekhawatiran adanya politik transaksional. Kekhwatiran itu muncul ketika proses penetapan cawagub DKI ditentukan di DPRD DKI Jakarta melalui voting tertutup.

"Kita punya trauma masa lalu di orde baru, tentang pemilihan kepala daerah di DPRD. Jadi saya itu ya, saya pikir keresahan warga," ujarnya.

Sedangkan sebanyak 90 persen, Hafidzh menuturkan, warga menginginkan pemilihan cawagub DKI Jakarta dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terbuka serta disiarkan langsung di televisi-televisi. Dia mengaku, usulan itu sekaligus menepis anggapan adanya politik transaksional serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.

"Jadi sebenarnya kalau dikatakan masyarakat Jakarta itu masa bodoh juga enggak karena mereka punya keinginan untuk ini, hal ini (pemilihan cawagub DKI) dilakukan secara terbuka," katanya.

Responden yang disurvei mencapai 400 orang di lima Kotamadya, termasuk Kepalauan Seribu dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,9 persen.

Metode yang digunakan, memakai Modified Probability Sampling, adanya kombinasi antara probability dan non-probability sampling. Survei dilakukan selama satu minggu, terhitung sejak 9 Februari hingga 16 Februari 2020.


Editor : Djibril Muhammad