131 Karhutla Terjadi sejak Januari 2022, 5 Provinsi Berstatus Siaga Darurat

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 131 peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak awal tahun 2022. Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan pemerintah mulai mengantisipasi potensi karhutla saat musim kemarau tiba. 

Suharyanto mengungkapkan dari data per 28 Juli 2022, terdapat lima provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla di tahun 2022. Lima provinsi tersebut yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Baca Juga

Tes DNA: Hitler Bukan Yahudi, Kemungkinan Mikropenis dan Memiliki Satu Testis

Saat status tanggap darurat karhutla ditetapkan di suatu daerah, BNPB akan memberikan bantuan operasi udara.

“Bantuan ini berupa pemberian dukungan helikopter untuk operasi pemadaman maupun patroli. Penetapan status siaga darurat bencana ini menjadi dasar penanganan darurat kita di lapangan. Sepanjang daerah belum menetapkan status tersebut, maka kita belum bisa menurunkan bantuan heli,” kata Suharyanto, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga

Waspada, 14 Titik Panas Rawan Karhutla Ditemukan di Aceh

Meskipun, saat ini bencana di Indonesia masih didominasi oleh kejadian hidrometeorologi basah, namun BNPB tetap mengimbau pemda untuk mewaspadai potensi karhutla.

“Meski bencana di Indonesia masih didominasi oleh kejadian Hidrometeorologi basah, pemerintah daerah (pemda) kami imbau untuk tetap siaga dan waspada akan potensi karhutla,” ucapnya.

Suharyanto mengatakan BNPB juga telah menyiapkan beberapa langkah dukungan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagai upaya pencegahan, BNPB telah membentuk Desa Tangguh Bencana Karhutla serta melakukan edukasi kepada publik terkait mitigasi karhutla.

“Selain itu, BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi jangka panjang berbasis vegetasi,” ujarnya.

Sementara untuk dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB akan membuat surat rekomendasi pendanaan TMC sesuai kebutuhan. Sehingga BRIN sebagai pelaksana bisa mendapatkan anggaran langsung dari Kementerian Keuangan.

“Sehingga setelah mendapat surat rekomendasi dari BNPB, BRIN dapat mengajukan langsung kepada Kemenkeu terkait pendanaan dan pertanggungjawaban untuk TMC,” tutur Suharyanto.

Editor: Rizal Bomantama