2 Bahasa Daerah di Indonesia Hilang Tiap Tahun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id – Setiap tahun ada dua bahasa daerah di Indonesia yang hilang. Tak ada aturan yang melindungi bahasa daerah tersebut dinilai jadi salah satu penyebab.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyesalkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU Adat) mandek sejak DPR periode lalu yakni tahun 2014 hingga hari ini. Pada periode lalu, Surat Presiden (Surpres) terkait RUU ini sudah turun, tetapi daftar inventarisasi masalah (DIM) tak kunjung dikirimkan oleh pemerintah hingga DPR periode lalu berakhir masa kerjanya di 2019.

200 Pejuang Hamas di Belakang Garis Kuning Gaza, Bagaimana Nasib Mereka Nanti?

“Mobil ada, kunci enggak ada,” kata Willy dalam Forum Legislasi yang bertajuk Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat ini menilai, itu sama saja dengan cek kosong, karena pembahasna RUU itu tidak bisa dilanjutkan, karena hingga akhir periode DPR 2014-2019 lalu, DIM RUU tersebut tak kunjung dikirimkan oleh pemerintah. Lalu, RUU ini kembali diusulkan di DPR periode sekarang yakni 2019-2024, dan sudah disepakati dalam Rapat Pleno Baleg DPR bahwa RUU ini akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR sejak 4 September 2020.

Bruk! Atap Laboratorium SMP Cibeber Lebak Roboh Timpa 8 Siswa

“Di-Bamuskan (dibahas di Rapat Badan Musyawarah) sudah, diinterupsi di Paripurna sudah berulang kali, ternyata kalau kita mau jujur, kendala utamanya adalah political will, itu yang menjadi kendala baik di Medan Merdeka (Istana) ataupun di Senayan,” ujarnya.

Padahal, kata Willy, 7 fraksi bersepakat untuk melanjutkan RUU sebagai hak inisiatif DPR dan 2 fraksi menolak. Ternyata, masalah utamanya adalah adanya narasi negatif yang mendiskreditkan RUU ini dengan mempertentangkannya dengan isu pembangunan dan investasi.

Wahana Bermain Berhenti Berputar Mendadak, Belasan Orang Terjebak di Ketinggian

Dia menjelaskan, RUU ini tidak hanya mengatur hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, hak atas hukum adatnya. Jadi, tidak hanya mengatur hak-hak yang elementer seperti itu tapi RUU ini juga mengatur beberapa kedaulatan yang sifatnya hak untuk menjalankan kepercayaan, yang mana di KTP hanya boleh ditulis 5 agama saja.