2 Mahasiswa Gugat Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah ke MK

JAKARTA, iNews.id - Dua mahasiswa menggugat putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua mahasiswa itu yakni Fahrur Rozi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Anthony Lee dari Universitas Podomoro.

Fahrur dan Anthony mengajukan permohonan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Penggugat ingin ada kepastian hukum soal batas usia calon kepala daerah. Batas usia itu harus dilihat saat penetapan calon, bukan saat pelantikan kepala daerah terpilih. Pasalnya, pelantikan kepala daerah terpilih bisa berbeda-beda waktunya, belum lagi jika ada sengketa pilkada di MK.

Seperti diketahui, MA sebelumnya menetapkan syarat usia calon dihitung saat pelantikan calon terpilih, bukan saat penetapan calon sebelum pilkada.

Baca Juga

Hasto Kritik Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah: Ujung-ujungnya Nepotisme

Menurut penggugat, KPU sudah benar menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

"Maksud dari Pasal 7 huruf e yang memuat ketentuan usia bagi calon kepala daerah adalah untuk calon yang akan berkontestasi, bukan untuk calon yang akan dilantik karena memenangkan Pilkada," tulis keterangan penggugat.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana terkait batas usia calon kepala daerah. Kini calon kepala daerah tak harus berusia minimal 30 tahun untuk bisa mendaftar.

"Amar putusan kabul permohonan," tulis putusan MA, Kamis (30/5/2024).

Hal tersebut tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Sidang dipimpin ketua majelis hakim yakni Yulius dengan anggota hakim Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

Editor: Reza Fajri