2018, Jadi OTT Terbanyak Sepanjang Sejarah KPK Berdiri

JAKARTA, iNews.id - Pada 2018 ini menjadi catatan penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut 2018 merupakan tahun terbanyak lembaga antirasuah itu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) selama berdirinya KPK.

"Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," kata Saut dalam acara pemaparan capaian dan kinerja KPK di tahun 2018 di Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

GHF yang Didukung AS Akhiri Misi Berdarah di Gaza setelah 9 Bulan

Saut menyebut, sebanyak 28 kasus OTT ditangani KPK sepanjang tahun ini. Dari 28 kasus itu, KPK telah menetapkan ratusan orang sebagai tersangka dari berbagai unsur.

"Dari 28 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 108 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari anggota legislatif, aparat penegak hukum hingga kepala daerah," ujarnya.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, Saut menjelaskan, tak jarang KPK menemukan tindak pidana korupsi lainnya seperti penerimaan gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bahkan, temuan-temuan uang ratusan hingga miliaran rupiah menjadi hal yang tak asing dalam OTT.

"Dari OTT tersebut pula, tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," katanya.

Saut juga menyebut sejumlah kepala daerah yang terjerat berawal dari OTT seperti Zumi Zola, Yahya Fuad, Irwandi Yusuf, hingga Zainudin Hasan. KPK tidak memandang besar kecilnya uang yang diamankan saat transaksi haram itu terjadi.

Dia mengungkapkan, berawal dari hal kecil saja dapat menguak kasus besar. Hal itu dapat dilihat dari kasus yang menjerat beberapa kepala daerah.

"Beberapa tersangka di antaranya adalah Yahya Fuad, Zumi Zola, Irwandy Yusuf, Pangonal Harahap, Zainudin Hasan, Abdul Latif yang dalam penyidikan dan persidangan terungkap memiliki sejumlah aset yang sangat besar yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi," ujar Saut.

Dari hasil pelaporan tersebut, dia mengungkapkan, KPK masih berupaya meningkatkan program pencegahan sejak dini kepada masyarakat. KPK juga terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang sistem administrasi perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Editor: Djibril Muhammad