5 Fakta 4 Oknum TNI Diduga Siram Air Keras ke Aktivis KontraS, 3 Pelaku Berpangkat Perwira

JAKARTA, iNews.id - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menahan empat oknum prajurit yang diduga terlibat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Penyidik Puspom TNI mendalami motif penyerangan terhadap Andrie tersebut.

Nantinya, jika telah ditemukan alat bukti kuat atas keterlibatan prajurit dalam kasus itu, Puspom akan menetapkan mereka sebagai tersangka.

Baca Juga

Tak Mau Perang Iran Terulang di Eropa, Prancis Perkuat Persenjataan Nuklirnya

Berikut lima fakta yang dirangkum terkait empat prajurit TNI diduga terlibat penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

1. Identitas Pelaku

Baca Juga

Komisi III DPR Sepakat Bentuk Panja Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan, empat orang itu berinisial NDP, SL, BHW dan ES. Sementara mengenai motif penyiraman cairan berbahaya kepada Andrie, kini masih didalami oleh Puspom TNI.

"Jadi kita masih mendalami motifnya," ucap dia, Rabu (18/3/2026).

2. Tiga Perwira, Satu Bintara

Tiga dari empat pelaku berasal dari golongan perwira. Mereka adalah NDP yang berpangkat Kapten, kemudian SL dan BHW dengan pangkat Lettu atau Letnan Satu.

Sementara ES berasal dari bintara dengan pangkat Sersan Dua atau Serda.

3. Puspom Cari Pemberi Perintah

Puspom TNI masih mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan, penyidik akan menggali keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap sosok pemberi perintah. 

"Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya, jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya," kata Yusri.

4. Pasal Penganiayaan

Mayjen Yusri menyebut, pelaku terancam dijerat pasal penganiayaan. Hukuman paling berat yakni kurungan penjara 7 tahun.

"Terhadap para empat terduga pelaku ini sementara kita menerapkan Pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun," ujar Yusri.

5. Peradilan Militer

Empat oknum TNI ini akan dibawa ke peradilan militer untuk diadili. Sementara itu, TNI juga memakai asas praduga tak bersalah selama proses hukum ini.

"Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah ya, jadi itu kita terapkan. Tapi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya ya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Editor: Reza Fajri