5 Nama Provinsi Sunda yang Diusulkan Pecah dari Jabar, Cek Apakah Daerahmu Masuk!

SUMEDANG, iNews.id - Lima nama provinsi baru diusulkan dalam wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat. Seluruhnya menggunakan nama Sunda.

Tujuan pembentukan lima provinsi baru tersebut sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Bukan tanpa alasan, dengan penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Jabar menjadi provinsi terpadat di Indonesia.

Baca Juga

Qatar Airways Tetapkan Tolok Ukur Baru dengan Lebih dari 100 Pesawat Widebody yang Dilengkapi Starlink

Pemekaran dinilai sebagai solusi efektif untuk mengurai beban administratif, memperpendek jarak layanan publik serta meningkatkan kemandirian fiskal di daerah, sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi di Bandung.

5 Nama Provinsi Sunda Baru yang Diusulkan

Berikut lima nama provinsi baru yang diusulkan dalam pembahasan pemekaran Jabar, lengkap dengan wilayah cakupannya:

Baca Juga

Respons Komisi II DPR soal Wacana Jabar Dipecah Jadi 5 Provinsi

1. Provinsi Sunda Galuh

Wilayah: Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran
- Daerah ini kaya sejarah sebagai pusat Kerajaan Galuh. Identitas kultural kuat menjadi landasan usulan provinsi baru.

2. Provinsi Sunda Priangan

Wilayah: Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cimahi, Kota Bandung
- Menjadi jantung ekonomi dan pemerintahan, daerah ini dikenal sebagai kawasan metropolitan Priangan Timur.

Baca Juga

Wacana Pemekaran Jawa Barat Dipecah Jadi 5 Provinsi Baru, Ini Nama-Namanya!

3. Provinsi Sunda Pakuan

Wilayah: Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur
- Wilayah ini dikenal sebagai pusat Sunda kuno (Pakuan Pajajaran) dengan potensi ekonomi tinggi.

4. Provinsi Sunda Taruma

Wilayah: Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang
- Kawasan industri dan pertanian strategis, dengan sejarah sebagai wilayah Kerajaan Tarumanegara.

Baca Juga

Wacana Pemekaran Jawa Barat Jadi 5 Provinsi, Wamendagri: Perlu Kajian Cermat!

5. Provinsi Sunda Caruban

Wilayah: Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka
- Punya basis sejarah dan budaya Islam kuat. Cirebon disebut-sebut sebagai titik peradaban Islam di Jawa Barat.

Baca Juga

Bahas Perluasan Kota Cimahi, Gubernur Jabar Akan Kumpulkan Bupati dan Wali Kota

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, meskipun moratorium pemekaran wilayah bisa saja dibuka oleh pemerintah pusat, setiap usulan harus melalui proses kajian yang sangat matang.

“Jadi, moratorium itu walaupun dibuka, tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja,” kata Bima Arya di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025).

Aspek fiskal dan kelayakan ekonomi menjadi syarat utama. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan menjadi penting untuk menilai apakah wilayah calon provinsi baru bisa mandiri secara keuangan.

“Banyak usulan sebelumnya yang tidak lolos karena tidak memenuhi kriteria administratif dan fiskal,” katanya.

DPR Sebut Belum Ada Urgensinya

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menilai wacana Jawa Barat (Jabar) dipecah menjadi lima provinsi belum memiliki urgensi. Dia justru mendukung jika dilakukan pemekaran kabupaten maupun kota.

"Jadi saya rasa urgensinya belum ada. Kalau kabupaten kota, saya sepakat, saya dukung," ujar Dede saat dihubungi, Kamis (26/6/2025).

Dia tak mempersoalkan usulan tersebut. Namun, dia mengatakan 80 persen wilayah hasil pemekaran provinsi baru belum bisa mandiri.

"Jadi kalau usulan boleh-boleh saja nggak apa-apa semua mengusulkan. Tapi dari pemekaran provinsi yang ada saat ini pun yang belum bisa mandiri itu ya mungkin 80 persen," katanya.

Editor: Donald Karouw