Wacana Pemekaran Jawa Barat Jadi 5 Provinsi, Wamendagri: Perlu Kajian Cermat!

SUMEDANG, iNews.id – Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru kembali bergulir. Saat ini wacana ini digodok oleh DPRD Jabar bersama Pemprov sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Menanggapi pemekaran Jabar, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan meskipun peluang pembukaan moratorium ada, usulan ini tetap memerlukan kajian menyeluruh dan cermat.

Baca Juga

AS Bantu Korea Selatan Buat Kapal Selam Nuklir, Apa Keuntungannya?

“Jadi, moratorium itu walaupun dibuka, tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja,” ujar Bima Arya saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025).

Menurut Bima, usulan pemekaran wilayah tidak bisa sembarangan, karena harus mempertimbangkan aspek fiskal dan kelayakan ekonomi.

Baca Juga

MRP Papua Temui Jokowi di Istana, Sampaikan Aspirasi Pembangunan hingga Pemekaran

“Memerlukan juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kondisi fiskalnya seperti apa,” katanya.

Meski begitu,d ia mengakui beberapa wilayah di Jawa Barat memiliki potensi kuat untuk dimekarkan berdasarkan data dan kebutuhan pelayanan publik.

Baca Juga

Rano Karno Janji Sampaikan Keinginan Warga soal Pemekaran Cilangkahan ke Ganjar

Wamendagri mengingatkan banyak usulan pemekaran yang belum memenuhi kriteria dasar secara administratif maupun fiskal.

“Tapi cukup banyak juga usulan pemekaran itu yang mentah,” ucapnya.

Baca Juga

Ganjar Soal Pemekaran Provinsi Luwu Raya: Kita Akan Kaji Bersama

Terkait Jabar, Bima menyebut memang ada daerah yang cukup seimbang jika menjadi provinsi baru, namun proses pemisahan harus tetap dikaji secara objektif dan teliti.