50 Tokoh Antikorupsi Surati Ketum Parpol, Desak Hak Angket Pemilu Digulirkan

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 50 pegiat antikorupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati sejumlah ketua umum partai politik (ketum parpol). Mereka mendesak hak angket untuk menyelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024 digulirkan di DPR. 

Surat yang diterbitkan pada Jumat (8/3/2024) itu ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.

Baca Juga

Media Iran Klaim Netanyahu Tewas dalam Serangan Iran, Benarkah?

Dalam surat yang dilihat iNews.id, mereka yang mengatasnamakan tokoh masyarakat itu memandang praktik kecurangan terjadi dalam Pemilu 2024.

“Di dalam pemantauan kami, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersoalkan oleh masyarakat, terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pascapelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparatur kekuasaan lainnya,” demikian bunyi surat itu, dilihat Senin (11/3/2023).

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Megawati Dorong TPN Ajukan Hak Angket dan Gugatan ke MK

Mereka menilai, kecurangan itu tidak hanya menyakiti hati nurani rakyat, tetapi juga menimbulkan keresahan. Hal itu terlihat dari banyaknya diskursus dengan berbagai ekspresi di kalangan masyarakat maupun di media sosial serta meluasnya pernyataan sikap guru besar dan dosen-dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 

Surat itu menyatakan jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan, maka penegakan hukum akan dihinakan serta demokrasi makin terjungkal dan menjadi terperosok.

Baca Juga

Ganjar Prediksi Hak Angket DPR Tak Berjalan Mulus, Ada Manuver Politik

“Sementara itu, pelaku kecurangan pemilu terus bersimaharajalela dan menjadi kian bengis, tak lagi sekedar menghidupkan preseden busuk dan bejat di dalam suatu proses pemilu,” bunyi surat itu.

Sebagai akibatnya, masyarakat dikhawatirkan tidak akan patuh pada pimpinan kekuasaan dan berbagai kebijakan negara yang dihasilkannya. 

Baca Juga

Anies Baswedan Sebut Hak Angket Pemilu 2024 Tak Perlu Buru-Buru, Kenapa?

Oleh karena itu, parpol diharapkan menggerakkan para fraksi-fraksi anggota DPR untuk mengajukan dan melakukan hak angket. 

“Kami sangat meyakini dan mempunyai harapan yang sangat besar, para partai politik akan menyelamatkan bangsa ini sehingga dengan sengaja terlibat intensif untuk menjaga hukum, penegakan hukum dan demokrasi serta demokratisasi di Indonesia dengan menyelamatkan Pemilu 2024,” jelas surat tersebut.

Baca Juga

Refly Harun Dengar Ada Operasi Senyap Istana Gagalkan Hak Angket: Jangan Kendor!

Adapun sejumlah tokoh masyarakat itu seperti Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, Fatia Maulidiyanti, Saut Situmorang, Agus Sunaryanto dan Haris Azhar.

Editor: Rizky Agustian