7 Juta Orang Indonesia Terdeteksi Hipertensi, Menkes Buka Suara!

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 7 juta orang terdeteksi mengalami hipertensi melalui skrining kesehatan yang dilakukan pemerintah pada 2025. Namun, dari jutaan orang tersebut, baru sekitar 755 ribu yang mendapatkan pengobatan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan segera menjalani pengobatan.

Budi mengungkapkan, angka tersebut menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara deteksi dini penyakit dan tindak lanjut medis. Padahal, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyakit serius, seperti stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal.

Baca Juga

Kasus TBC di Indonesia Turun dalam 2 Tahun Terakhir, Menkes Tetap Ingatkan Bahaya Penularan

“Jadi tahun lalu diskrining 73 juta, yang ketemu hipertensi itu 7 juta. Hipertensi ini kemudian dikasih obat, yang dia harus minum setiap hari. Yang diobati adalah 755.000. Masih kecil,” ujar Budi dalam konferensi pers dua tahun pemerintahan di bidang kesehatan di Auditorium Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Menurut Budi, pemerintah menargetkan 80 persen masyarakat yang terdeteksi mengalami hipertensi dapat memperoleh pengobatan. Dengan sekitar 7 juta orang teridentifikasi memiliki tekanan darah tinggi, setidaknya 5,6 juta orang diharapkan mendapatkan penanganan.

Baca Juga

Asap Karhutla Masih Berbahaya, Menkes Minta Warga Tetap di Rumah!

Namun, realisasi pengobatan yang baru mencapai sekitar 755 ribu orang masih jauh dari target tersebut.

“Ini harusnya angkanya tuh 5,6 juta. Sekarang kita baru 755.000. Itu PR-nya kita,” kata Budi.

Baca Juga

Asap Karhutla Makin Mengkhawatirkan, Menkes Siapkan Rumah Oksigen

Dia menegaskan, masyarakat yang terdeteksi mengalami hipertensi dapat mengakses pengobatan secara gratis melalui puskesmas. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan kesehatan, tetapi melanjutkan dengan konsultasi dan pengobatan sesuai kebutuhan medis.

Budi menjelaskan, pasien hipertensi perlu menjalani pengobatan secara rutin serta memeriksakan tekanan darah setiap bulan. Pemantauan berkala diperlukan untuk mengetahui efektivitas pengobatan dan memastikan tekanan darah dapat terkendali.

Baca Juga

Asap Karhutla Memburuk, Menkes Minta Warga di Rumah Saja!

“Padahal pengobatan ini sifatnya gratis, bisa dilakukan di Puskesmas. Nanti diharapkan sesudah berapa bulan kita kontrol, karena begitu dia diobati, tiap bulan harus diukur tuh tekanan darahnya,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan juga tengah mengumpulkan data untuk mengevaluasi perkembangan pasien setelah menjalani pengobatan. Evaluasi ini diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana penanganan hipertensi berhasil memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.

Budi menegaskan, keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak cukup diukur dari jumlah orang yang menjalani pemeriksaan maupun menerima obat. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memiliki faktor risiko penyakit benar-benar mendapatkan penanganan hingga kondisi kesehatannya membaik.

“Targetnya kita bukan hanya skriningnya, bukan hanya dikasih obatnya, tapi memastikan bahwa semua masyarakat kita tuh sehat,” kata Budi.

Sementara itu, program CKG telah menjangkau 109 juta orang hingga Oktober 2026. Jumlah pendaftar tercatat mencapai 116 juta orang, sedangkan pemerintah menargetkan 130 juta orang menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang tahun ini.

Program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendeteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan sejak dini. Pemeriksaan ini antara lain menyasar empat faktor risiko yang menjadi perhatian Kemenkes, yakni tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas.

Keempat faktor tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular yang berpotensi menyebabkan kematian pada usia relatif muda. Oleh karena itu, Kemenkes menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan, terutama bagi masyarakat yang diketahui memiliki faktor risiko.

Melalui deteksi dini, pengobatan yang tepat, dan pemantauan rutin, pemerintah berharap risiko komplikasi penyakit dapat dikendalikan sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin baik.

Editor: Muhammad Sukardi