8 Fakta MK Kabulkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres, Nomor 6 Mengejutkan

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Putusan itu memungkinkan kepala daerah di bawah 40 tahun bisa maju pilpres.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, pemohon Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Baca Juga

WHO Ungkap Lebih dari 16.500 Orang di Gaza Butuh Perawatan Medis Mendesak

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

Berikut fakta-fakta soal putusan MK tersebut:

Baca Juga

Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Jadi Cawapres, Mantan Hakim Konstitusi: Harusnya MK Menolak

1. MK menyatakan pejabat negara yang dipilih melalui pemilu bisa maju pilpres meski berusia di bawah 40 tahun

Ketua MK Anwar Usman mengatakan anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota layak maju sebagai capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," katanya.

2. 4 hakim MK berbeda pendapat soal putusan tersebut

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A. Namun 4 hakim MK ada beda pendapat atau dissenting opinion.

Uji materi yang diajukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

"Terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo," ujar Ketua MK, Anwar Usman di persidangan, Senin (16/10/2023).

Sementara dua hakim MK memiliki alasan berbeda dalam gugatan tersebut yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh.

"Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari dua Hakim Konsitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh," ujar Anwar.

3. Hakim MK Enny Nurbaningsih setuju namun syaratnya minimal gubernur

Dua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setuju batas usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun. Namun, keduanya memiliki berbeda pendapat terkait persyaratan atau occuring opinion.

Salah satunya Hakim MK Enny Nurbaningsih. Dia menyetujui kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres, namun minimal harus pernah menjabat gubernur.

"Saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum pemohon, yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang," ujar Enny di Gedung MK, Senin (16/10/2023).

Oleh karena itu, kata Enny, jabatan struktural gubernur dianggap memiliki peran dan tanggung jawab yang hampir serupa dengan presiden. Sehingga berbeda dengan wali kota.

"Namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi," katanya.