8.000 Lebih Napi Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Termasuk Koruptor

JAKARTA, iNews.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan lebih dari 8.000 narapidana (napi) mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Remisi juga diberikan kepada napi korupsi.

Agus mengatakan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu syaratnya yakni napi aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Baca Juga

Menko PMK hingga Kepala BNPB Upacara HUT ke-81 RI di NTT, Fokus Pemulihan Bencana

"Ya pemberian remisi kan sudah diatur dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Artinya kita berikan sesuai dengan apakah mereka sudah mengikuti program-program pembinaan yang kita lakukan atau tidak," kata Agus saat menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Baca Juga

HUT ke-81 RI, Kapolri: Kemerdekaan Lahir dari Perjuangan dan Tumbuh dalam Persatuan

Dia mengungkapkan, jumlah napi yang menerima remisi mencapai lebih dari 8.000 orang.

"Lebih, 8.000 orang lebih ya," ujarnya.

Baca Juga

Upacara HUT ke-81 RI, Ketua KPK Ajak Pegawai Galang Donasi untuk Korban Gempa NTT

Menurut Agus, besaran remisi yang diberikan kepada napi bervariasi. Pengurangan masa hukuman yang diterima mulai dari satu hingga dua bulan.

"Ya remisi ada yang satu bulan, ada yang dua bulan. Tergantung daripada lamanya mereka menjalani proses pembinaan," tuturnya.

Baca Juga

Upacara HUT ke-81 RI Digelar di IKN, Peserta Disuguhkan Pemandangan Istana Garuda

Mantan Wakapolri tersebut juga memastikan pemberian remisi berlaku bagi napi dari berbagai kasus, termasuk mereka yang terjerat tindak pidana korupsi.

Agus menegaskan pemerintah tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian hak remisi. Setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman.

Baca Juga

Megawati Pimpin Upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP, Ajak Doakan Korban Gempa NTT

"Ya kan tidak boleh diskriminasi. Artinya kita berikan sesuai dengan ketentuan undang-undang," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian