9 Informasi di Salinan Ijazah Jokowi Disensor, Kubu Bonatua: KPU Harus Uji Konsekuensi!

‎JAKARTA, iNews.id - Kubu Bonatua Silalahi, pemohon sengketa informasi terkait salinan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), menyoroti sembilan informasi dalam dokumen tersebut yang disembunyikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menilai tindakan KPU tersebut hanya berdasarkan asumsi, bukan undang-undang.

Kesembilan informasi yang dikecualikan itu adalah nomor kertas ijazah, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisasi, tanggal dilegalisasi, tanda tangan Rektor UGM, dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

Baca Juga

3 Astronot Terjebak di Stasiun Luar Angkasa, China Luncurkan Misi Penyelamatan

"Uji konsekuensi itu bukan hanya sekadarnya. Karena tadi dikatakan "menurut kami (KPU)" ini adalah yang dikecualikan. Jadi tidak berdasar UU maupun peraturan, tapi asumsi," ujar kuasa hukum Bonatua, Abdullah Alkatiri, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia mendesak KPU melakukan uji konsekuensi atas tindakan tersebut sebagaimana permintaan majelis hakim.

Baca Juga

Ketua Sidang KIP Cecar KPU RI Salinan Berita Acara Ijazah Jokowi Sudah Ada Atau Belum

"Oleh sebab itu, hakim dengan tegas meminta mereka bikin uji konsekuensi dalam persidangan berikutnya, dengan dokumen-dokumen yang selama ini tidak disampaikan untuk dihadirkan," tutur dia.

Dia menyinggung foto ijazah Jokowi yang pernah diunggah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama di media sosial. Dalam unggahan itu, tak ada informasi dalam ijazah Jokowi yang ditutupi. 

Baca Juga

Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Singgung KPU Sembunyikan 9 Informasi

Baca Juga

Sidang Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran di KIP Berlangsung Panas, Berujung Diskors

Bahkan Dian Sandi juga sempat meminta maaf pada Jokowi soal unggahan ijazah tersebut dan direspons oleh Jokowi.

Sementara itu, perwakilan KPU dalam sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP) beralasan sembilan informasi itu disembunyikan demi melindungi data pribadi Jokowi.

Baca Juga

ANRI Belum Kantongi Ijazah Asli Jokowi: Kami Tak Punya Wewenang Nagih-Nagih

"Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu, kami memedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan," ujar perwakilan KPU, dikutip Selasa (25/11/2025).

Atas dasar itu, kata dia, pihaknya menghitamkan sembilan informasi yang tercantum dalam salinan ijazah Jokowi tersebut.

"Jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor tadi seperti yang disebutkan sembilan item itu tadi, memang itu kami hitamkan. Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan," kata perwakilan KPU tersebut.

Editor: Rizky Agustian