90 Persen BBM Subsidi Digunakan Transportasi Umum, Nilainya Tembus Rp300 triliun per Tahun

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan mengungkapkan saat ini sektor transportasi menggunakan sekitar 90 persen subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai sekitar Rp300 triliun per tahun. Sementara itu, kerugian negara akibat kemacetan lalu lintas bisa mencapai Rp71 triliun per tahun.

Aan menuturkan, pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Indonesia (Mass Transit Project) yang kini tengah berlangsung diharapkan dapat selesai tepat waktu. Program ini ditargetkan mampu meningkatkan cakupan layanan sistem transportasi perkotaan dan menekan kerugian negara di sektor transportasi.

Proyek China di Nepal Berulang Kali Terseret Korupsi, Ada Apa?

Program yang pendanaannya didukung Bank Dunia dan AFD ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2027. Program senilai Rp3,7 triliun tersebut, lanjutnya, dihadirkan dengan latar belakang yang kuat yakni masih tingginya biaya transportasi di Indonesia yang menggerus hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat.

"Tingginya biaya transportasi itu salah satunya dikarenakan belum terintegrasinya sistem transportasi kita. Maka, dengan adanya angkutan umum yang memadai dan terjangkau diharapkan bisa mengurangi biaya transportasi," ucap Aan dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

TNI AD: Pengamanan Gedung DPR dan Patroli Objek Vital Terus Berjalan

Aan menambahkan, melalui pembiayaan dari bank dunia tersebut, akan mengerjakan integrasi transportasi perkotaan di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Cekungan Bandung, karena dinilai sebagai salah dua kota termacet di Indonesia.

"Dengan adanya angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern nantinya, diharapkan dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga bisa beralih ke angkutan umum," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Project Management Unit Mastran Project, Ahmad Yani, menyebut program BRT di Mebidang akan melayani 14 rute dengan 527 unit bus dan 32 halte (on coridor) & 696 halte (off coridor). Sementara, untuk kawasan metropolitan Bandung akan melayani 21 rute dengan 579 unit bus dan 34 halte (on coridor) & 768 halte (off coridor).

Dalam pekerjaan ini, masing-masing pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur BRT untuk menjamin integrasi BRT dengan jaringan transportasi eksisting serta Pemasangan dan operasional Intelligent Transportation System (ITS)/Sistem Transportasi Cerdas.

Sedang Pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan subkomponen pengadaan, operasional, dan pemeliharaan armada, termasuk operator, kemudian penyiapan lahan dan perizinan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.

"Progres hingga saat ini untuk Mebidang, 2 paket (halte on corridor dan jalur on corridor) sedang dalam proses evaluasi Pokja, Paket Depo Mebidang sedang dalam proses pemasukan penawaran, serta Paket off corridor Mebidang sedang dalam proses lelang ulang," tambahnya.

Disisi lain, untuk Cekungan Bandung, progresnya 3 paket (2 paket depo dan paket jalur off corridor) sudah mendapatkan No Objection Letter untuk dokumen lelang dari bank dunia. Kemudian, 2 paket (jalur on koridor dan halte on corridor) masih menunggu persetujuan procurement plan dari bank dunia.