Ace Hasan Ungkap Bantuan El-Nino Inisiasi Pemerintah: Mensos Risma Ikuti Rapat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengungkap bantuan El-Nino diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun kebijakan anggarannya menggunakan kebijakan automatic adjustment.

Ace menjelaskan bahwa program itu diinisiasi dari rapat kabinet, pascarapat kabinet, Kementerian Sosial (Kemensos) bersurat kepada Komisi VIII terkait kebijakan yang telah diputus rapat kabinet ini.

Baca Juga

Putin Batuk Berulang Kali saat Pidato, Kremlin Bergegas Menghapus Videonya

"Sehingga kami mengundang Kementerian Sosial untuk membahas di dalam rapat kerja pada tanggal 7 November (2023)," ungkap Ace saat menjadi saksi yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sidang sengketa pilpres di Gedung MK pada Kamis (4/4/2024).

Dalam rapat itu, kata Ace, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut hadir. Kemensos kemudian memaparkan bahwa kebijakan anggaran dalam bantuan el nino ini akan menggunakan kebijakan automatic adjustment (penyesuaian anggaran).

Baca Juga

Wapres Ungkap 4 Menteri Akan Hadir di Sidang MK,Berharap Yang Terbaik Bagi Bangsa

Komisi VIII, kata Ace, saat itu mempertanyakan terkait dasar hukum penyesuaian anggaran ini. Menurutnya saat itu dipaparkan bahwa penyesuaian anggaran termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun Anggaran 2023 pada Pasal 32 poin E.

"Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran terutama dalam konteks bantuan el nino," sambungnya.

Baca Juga

Mahfud Sebut Pendiskualifikasian Gibran Bisa Jadi Opsi MK Putus Sengketa Pilpres

Mensos dalam rapat tersebut, kata Ace, juga telah menyampaikan bahwa bantuan tersebut didistribusikan selama dua bulan yaitu November dan Desember. Menurut dia, alasan disalurkannya bantuan itu perlu dilakukan karena dampak nyata dari perubahan iklim.

Baca Juga

Eddy Hiariej Jadi Ahli Tim Prabowo-Gibran di MK, Pakar Hukum: Terkesan Cari Perlindungan

"Salah satu alasan yang disampaikan tentu bagaimana kita tahu bahwa alasannya adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan tentu nanti berimplikasi pada masa panen," sambungnya.

Adapun dalam rapat itu, mekanisme penyaluran bantuan juga disepakati. Bentuknya yakni cash transfer dan melalui PT POS.

Baca Juga

Kompak! Tim Hukum Anies dan Ganjar Protes soal Ahli yang Dihadirkan Prabowo-Gibran 

"Dan kemudian disepakati bahwa memang proses penyaluran bantuan itu yaitu dengan cash transfer dan melalui PT POS. Cash transfer dan PT POS ini sama dengan bantuan reguler lainnya yaitu program bantuan pangan non tunai atau disebut pos sembako," tutupnya.

Editor: Faieq Hidayat