AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya, Punya Batas Waktu

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

Hal itu disampaikan AHY dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga

AHY: Demokrat Bagian Pemerintahan Prabowo, Kita Perjuangkan Keberhasilan Indonesia

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.

AHY mengingatkan, kekuasaan dan jabatan memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah berakhir.

Baca Juga

AHY di Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga

“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyinggung pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk pergantian kekuasaan setelah dua periode kepemimpinan.

“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” katanya.

Karena itu, AHY meminta kader Demokrat tidak sekadar merayakan perjalanan partai selama 25 tahun. Dia mengajak seluruh kader memikirkan tanggung jawab yang harus dikerjakan pada 25 tahun berikutnya.

“Karena itu malam ini saya tidak ingin mengajak kita sekedar merayakan apa yang telah kita capai selama 25 tahun. Saya ingin mengajak kita bertanya: apa yang akan kita kerjakan setelah hari ini? 25 tahun pertama adalah sejarah. 25 tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita,” kata AHY.

Kepada kader Demokrat yang berada di pemerintahan, AHY meminta kekuasaan digunakan untuk melayani masyarakat. Sementara kader di parlemen diminta memperjuangkan kebijakan, legislasi dan anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Editor: Reza Fajri