Airlangga: Tak Semua Kota Kabupaten di Jawa-Bali Terapkan Pembatasan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menerapkan Pembatasan di Jawa-Bali untuk menekan angka kasus Covid-19. Namun aturan itu tidak diterapkan di semua kota dan kabupaten.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan hanya kota dan kabupaten yang masuk ke kriteria diterapkan pembatasan. 

Baca Juga

Penasihat Senior PM Ungkap Jepang Perlu Kembangkan Senjata Nuklir Sendiri

Wilayah itu yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Semarang Raya, Banyumas Raya, Surakarta Raya, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

"Tidak semua Jawa-Bali, hanya kota-kota yang masuk kriteria," kata Airlangga kepada MNC Trijaya, Kamis (7/1/2020).

Baca Juga

Sekolah Nekat Buka, 4 Siswa di Bali Positif Covid-19

Airlangga menuturkan kriteria itu di antaranya okupansi rumah sakit di atas rata-rata nasional, kematian tinggi, hingga kasus aktif yang terus bertambah. 

Baca Juga

Siap Disuntik Vaksin Covid-19, Edy Rahmayadi: Pastikan Ini Aman untuk Masyarakat

Pembatasan ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

"Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," kata Airlannga, Rabu 6 Januari 2020. 

Dalam mengambil kebijakan ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq