Airlangga Ungkap Peran PT DSI dalam Pengawasan Ekspor Batu Bara hingga Sawit

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) di hadapan para duta besar yang sebagian besar berasal dari kawasan Eropa. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan pembaruan tata kelola perdagangan internasional untuk menjamin ketertiban arus ekspor nasional. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan entitas khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan secara terpusat.

Baca Juga

Gibran Mundur dari Wapres, Airlangga: Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Tak Terpengaruh

"Dibahas terkait kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama komoditas utama batu bara, kelapa sawit, dan industri, serta dijelaskan keberadaan PT DSI sebagai perantara tunggal yang diharapkan 1 Januari sudah go live," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11).

Skema perantara tunggal untuk tiga komoditas strategis yang juga mencakup feroaloi (ferroalloy) tersebut dijalankan secara digital melalui portal. Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib mengunggah seluruh dokumen, termasuk kontrak dan pemberitahuan ekspor, ke portal tersebut. Eksportir juga tetap bertanggung jawab penuh untuk memenuhi persyaratan ekspor.

Baca Juga

Soal Pemakzulan Wapres Gibran, Airlangga Imbau Pasar Tetap Tenang Sikapi Gejolak Politik

"DSI meninjau, memverifikasi, dan memberikan persetujuan sebelum pengiriman ke sistem Bea Cukai, sementara seluruh komunikasi dan respons elektronik disalurkan melalui sistem DSI," kata Airlangga.

Melalui portal yang terintegrasi dengan Bea Cukai serta National Single Window, DSI mengawasi proses pre-clearance dan post-clearance, menangani kepabeanan, sekaligus memverifikasi pembatasan dan larangan ekspor. Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi pada pertengahan November agar kerangka kerja ekspor sumber daya alam strategis dapat beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Baca Juga

Airlangga Sayangkan Penyadapan Prabowo, Akui Bisa Berdampak ke Sentimen Ekonomi

"Portal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap, dengan pengujian fungsional pada November dan uji coba terbatas bersama eksportir terpilih pada 15 Desember sebelum resmi go live," tuturnya.

Ketentuan DHE terbaru juga menetapkan tujuh negara dan kawasan yang memenuhi syarat, yakni Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa. Kelayakan akses berlaku bagi perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham dari daftar negara tersebut dengan porsi kepemilikan minimal 10 persen.

Baca Juga

Airlangga Buka Suara soal Pajak Digital per 9 November, Bakal Dibahas Lagi dengan Kemenkeu

"Kebijakan devisa hasil ekspor yang baru mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat untuk menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, termasuk bank non-BUMN," ucap Airlangga.

Untuk menampung penempatan dana tersebut, jumlah bank penyalur ditambah menjadi total 16 institusi, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Sejumlah bank non-BUMN yang telah ditunjuk antara lain Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP.

"Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO)," urai Airlangga.

Editor: Adhenda Madarina Idzni