Akademisi Usul Pemilu Tak Pakai e-Voting, Rawan Di-hack
JAKARTA, iNews.id - Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB) George Towar Ikbal Tawakkal mengusulkan pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) untuk tidak menggunakan e-voting. Dia menilai metode berbasis digital tersebut rawan diretas alias di-hack orang tak bertanggung jawab.
"Kemudian hindari penerapan e-voting. Ini saya cenderung tidak sepakat dengan penggunaan e-voting, apapun itu baik yang DRE, e-voting atau pun hybrid, ada beberapa model sebenarnya e-voting," ucap George saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR membahas RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
George menilai Indonesia belum siap memakai metode e-voting dalam pemilu. Dia khawatir data yang didapat e-voting rawan diretas.
"Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di-hack. Keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu, entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu," katanya.
PDIP Usul Pilkada Langsung dengan e-Voting, PKB: Belum Siap Diterapkan
Apalagi, kata dia, sejumlah negara maju juga sudah meninggalkan metode pemungutan suara e-voting. Hal itu merujuk sebuah penelitian.
"Isu kepercayaan publik ini penelitian Riera dan Brown di Amerika Latin itu memang yang parah, orang enggak percaya dengan hasil e-voting, kemudian kesiapan instrumen digital juga tidak siap," ucap George.
PDIP Tegaskan Pilkada Langsung Harga Mati, Dorong Mekanisme e-Voting
Mendagri Tito Karnavian: 155 Pilkades Berhasil Terapkan e-Voting pada 2021
"Negara-negara besar seperti Jerman, Belanda itu memang menggunakan e-voting, Pak, tetapi kemudian dibatalkan, sekarang enggak mau lagi. Negara-negara maju sudah tidak mau memakai e-voting, pernah tetapi enggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus," pungkasnya.
Editor: Rizky Agustian