Alumni Lemhannas Nilai Kasus Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Nasional: Motif Harus Dibongkar

"IKAL-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktik penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara," ujarnya.

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Dia menegaskan, apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, maka status akan dicabut keanggotaannya.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Termasuk adanya pembatasan kekuasaan negara dengan memperkuat controlling agar kekuasaan yang diberikan tidak terjadi penyimpangan.

Baca Juga

LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo 

"Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok," tuturnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.