Anggaran Badan Gizi Nasional Naik Jadi Rp268 Triliun di 2026, Berikut Rinciannya

Senin, 15 September 2025 - 17:31:00 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (kanan) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Senin (15/9/2025). (Foto: YouTube TVR Parlemen)

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2026. Total pagu anggaran badan yang bertugas untuk memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia tersebut meningkat menjadi Rp268 triliun.

"Jadi, pada pagu indikatif kita mendapatkan Rp213.860.184.715.000 menjadi Rp268 triliun, dan ini bertambah kurang lebih Rp50.139.815.285.000," ucap Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR, Senin (15/9/2025).

Trump Akui Dimulainya Serangan Darat terhadap Kartel Narkoba di Amerika Latin

Dadan menerangkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah program prioritas, di antaranya untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) murid sekolah sebesar Rp34,49 triliun, bantuan untuk ibu hamil, ibu/istri, dan anak wanita sebesar Rp3,19 triliun.

Di samping itu, anggaran juga akan digunakan untuk belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp3,96 triliun. Kemudian, digitalisasi MBG senilai Rp3,15 triliun.

Prabowo Siapkan Rp335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026

Lalu, promosi edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat, tambahan dari yang sudah ada di pagu indikatif sebesar Rp280 miliar, serta pemantauan dan pengawasan bersama BPOM sebesar Rp700 miliar.

Bangun 54 Dapur, TNI AU Siap Bantu Program Makan Bergizi Gratis

"Ini sebetulnya lebih terbaik karena ini dialokasikan untuk BPOM. Jadi yang Rp700 miliar ini pagu yang ada di BGN yang kemudian kami alokasikan untuk pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM," kata dia.

Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan pemantauan status gizi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) senilai Rp412,5 miliar.

Kemudian, loordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan dan ahli gizi non-ASN Rp3,88 triliun. Disusul program hubungan dan kemitraan strategis sebesar Rp59,8 miliar.