Anggaran Negara Masuk ke Rekening Pribadi Pejabat, Ini Penjelasan Kemhan

Riezky Maulana ยท Jumat, 24 Juli 2020 - 07:28 WIB
Anggaran Negara Masuk ke Rekening Pribadi Pejabat, Ini Penjelasan Kemhan

ilustrasi (foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran negara sebesar Rp48,1 miliar yang masuk ke rekening pribadi. Setidaknya dalam temuan tersebut, uang yang mengalir ke rekening bank pribadi pejabat Kemhan disebut belum mendapat izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dwi Mastono mengatakan, walaupun hasil BPK ditemukan uang yang cukup besar, dirinya memastikan di sana tidak ada dana yang disalahgunakan.

"Perlu saya garis bawahi bahwa temuan BPK masalah rekening pribadi ini tidak ditemukan adanya pelanggaran, pelanggaran dalam arti penyelewengan," kata Dwi dalam konferensi pers di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan, hal yang membuat gempar akhir-akhir ini hanya terkait kesalahan penyebutan nama saja. Menurutnya juga, dalam kegiatan tersebut tidak ada penggunaan anggaran yang di luar APBN.

"Yang ada hanya kesalahan nama saja di depan. Seharusnya nama institusi dikasih nama orang. Tetapi dalam proses rekeningnya itu tidak ditemukan kegiatan-kegiatan yang di luar APBN tidak ada. Dan itu terangkum di dalam laporan mereka," ucapnya.

Selain itu, di langsung mentransfer dana ke rekening atase pertahanan bukan tanpa alasan, kata Dwi, banyak contoh atase pertahanan di luar negeri yang membutuhkan transfer dana dengan cepat guna kegiatan-kegiatan mereka. Menurutnya, penggunaan rekening pribadi untuk kepentingan atase pertahanan merupakan temuan yang berulang.

"Bahwa temuan rekening pribadi ini adalah temuan berulang, yang selalu kita temukan," katanya.

Sebelumnya, BPK menemukan adanya aliran dana pengelolaan kas dari APBN melalui rekening pribadi di lima kementerian atau lembaga. Total anggaran mencapai Rp71,78 miliar.

Selain Kemhan, dana kelolaan juga tercatat di Kementerian Agama (Kemenag) Rp20 miliar. Dana itu merupakan sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 dan terbagi terbagi rekening pribadi atau tunai pada 13 satuan kerja Rp4.961.491.435.

Ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa pengembalian sisa Belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu Kabupaten atau Kota Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167. Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kelima Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN).

Editor : Muhammad Fida Ul Haq