Anggota DPR Abdul Azis Minta Pemerintah Serius Tangani Kekerasan Anak dan Perempuan

JAKARTA, iNews.id – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Azis meminta persoalan perempuan dan anak harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut masa depan bangsa. Anak-anak, menurutnya, merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

50.000 Orang Tewas di India Setiap Tahun Akibat Digigit Ular

“Kalau melihat datanya, tiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujar Azis di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah di Gedung DPR, Senin (26/1/2026), Azis juga mendorong pemerintah agar lebih serius dalam penanganan perempuan dan anak Indonesia.

Siswa Korban Bullying Meninggal, Komisi VIII DPR RI Desak Pelaku Dipidana: Kekerasan Anak Tak Bisa Ditoleransi

"Mereka ini adalah masa depan bangsa kita. Harus ada langkah-langkah prioritas yang benar-benar nyata,” kata Azis.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) ini menilai meningkatnya jumlah kasus setiap tahun menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini belum optimal.

Azis juga menyoroti penurunan anggaran Kementerian PPPA dan KPAI yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini berpotensi melemahkan upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan di lapangan.

“Visinya luar biasa, prioritasnya juga sangat baik. Tapi saya sedih ketika mendengar anggarannya. Setiap tahun kasusnya naik, tapi anggarannya justru turun. Ini kan tidak sejalan,” kata Azis.

Politikus muda PDI Perjuangan ini menjelaskan keterbatasan anggaran tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, terlebih masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terungkap ke permukaan.

“Ini persoalan kepercayaan publik. Kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara banyak kasus lain yang tidak dilaporkan,” ucapnya.

Sebagai langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran, Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Cianjur-Kota Bogor) ini mendorong Kementerian PPPA dan KPAI untuk melakukan kajian mendalam terkait akar persoalan meningkatnya kasus kekerasan serta menyusun strategi penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya pada aspek pencegahan.

“Kalau cakupan penanganannya luas se-Indonesia sementara anggaran terbatas, maka pencegahan harus diperkuat. Apakah melalui sosialisasi, edukasi publik, atau publikasi yang lebih masif, itu perlu dikaji secara serius,” ujarnya.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dalam rapat tersebut melaporkan bahwa alokasi anggaran kementeriannya pada tahun 2026 hanya sebesar Rp214,1 miliar, turun dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar.

Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menyampaikan bahwa anggaran lembaganya pada tahun ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5.729.190.000 atau turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Editor: Kastolani Marzuki