Anggota DPR Harap BUMN Lebih Sehat di 2026: Harus Fokus pada Sektor Terkuat

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap 2026 menjadi titik awal terwujudnya BUMN yang lebih sehat, fokus, dan profesional. Dia menilai Reformasi tata kelola melalui BPI Danantara merupakan momentum membenahi struktur dan arah BUMN agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Dia menegaskan BUMN harus diarahkan pada tujuan yang lebih jelas dan terukur. Dia berharap BUMN tidak lagi dibebani oleh perusahaan yang terus merugi, struktur korporasi yang terlalu gemuk akibat banyaknya anak dan cucu usaha, serta aktivitas bisnis yang tidak sejalan dengan mandat awal pendiriannya mulai 2026.

Baca Juga

Rudal Hipersonik Dark Eagle AS Diklaim Mampu Tembus S-500 Rusia dan Hantam Beijing dalam 20 Menit

“Ke depan, BUMN harus fokus pada sektor yang menjadi kekuatannya. Spin off diperlukan agar setiap BUMN memiliki satu tujuan yang jelas dan berjalan pada jalur yang benar,” kata Firnando dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dia menilai, kebijakan spin off dan penataan ulang yang direncanakan Danantara menjadi kunci untuk mendorong BUMN agar lebih efisien dan kompetitif. Dengan struktur yang lebih ramping dan fokus, dia berharap BUMN mampu meningkatkan kinerja, memperkuat daya saing, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga

Bos PTPP Ungkap Kabar Terbaru soal Merger BUMN Karya

"Keberhasilan reformasi ini akan menentukan apakah BUMN dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang modern dan berorientasi jangka panjang," ujarnya.

Lebih lanjut, Firnando menekankan harapan besar terhadap BUMN di masa depan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di dalamnya. Dia berharap mulai 2026, pengangkatan direksi dan komisaris BUMN benar-benar mencerminkan prinsip profesionalisme dan meritokrasi.

Baca Juga

Purbaya Respons Rosan Minta Pajak BUMN Dihapus: Gak Bisa!

Dia mengingatkan, penunjukan direksi dan komisaris harus berbasis kompetensi, pengalaman, integritas, serta dilakukan melalui proses yang transparan dan bebas dari intervensi politik.

Baca Juga

Lestarikan Budaya Lokal, Rumah BUMN BRI Terus Berdayakan Perajin Batik Siger

Oleh karena itu, dia berharap BUMN tidak hanya dinilai semata dari besarnya aset atau laba, tetapi juga kualitas tata kelola, profesionalitas direksi dan komisaris, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Dia mengatakan Komisi VI DPR akan terus mengawal reformasi ini agar menghasilkan BUMN yang sehat, efisien, dan mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.