Anggota DPR: Jika Jokowi Mau Bubarkan Lembaga Non Struktural Silakan Saja

JAKARTA, iNews.id - Pembubaran lembaga dinilai tidak bisa sembarangan, meskipun Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden memiliki kewenangan. Selama ini, pendirian lembaga mengacu pada undang-undang.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, pembubaran lembaga negara harus melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Termasuk kajian tentang penempatan sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) usai pembubaran lembaga.

Baca Juga

Kocak! Seekor Rakun Bobol Toko Minuman Keras lalu Mabuk hingga Pingsan

Tentu prosesnya harus melibatkan DPR dengan mengubah norma dalam UU, khususnya terkait keberadaan lembaga tersebut," ujar Arwani di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dia menuturkan, Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 diperkenankan membentuk termasuk membubarkan lembaga negara. Misalnya, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau Lembaga Non Struktural (LNS) yang pembentukannya melalui Perpres atau Keppres.

Baca Juga

Jengkel Menteri Tak Peka Krisis, Jokowi Buka Peluang Reshuffle

Apalagi, kata dia Pemerintahan Jokowi di periode pertama pernah membubarkan sejumlah lembaga non struktural sebanyak 23 lembaga.

"Jika saat ini Presiden hendak membubarkan LNS khususnya yang berdirinya berdasarkan Perpres atau Kepres, ya silakan saja," ucapnya.

Pernyataan Jokowi terkait pembubaran lembaga terlontar saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negata, Kamis (18/6/2020). Saat ini Jokowi menegur keras para menteri yang bekerja biasa saja dalam menghadapi situasi saat ini di tengah wabah virus corona (Covid-19).

"Untuk 267 juta rakyat, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi.

Editor: Kurnia Illahi