Anggota DPR: Pembebasan Narapidana saat Corona Menyebabkan Keresahan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan pembebasan puluhan ribu narapidana dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) dinilai tidak didasari pertimbangan dan seleksi ketat. Dampak kebijakan tersebut menyebabkan persoalan sosial di masyarakat.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, kenyamanan masyarakat terusik dengan ulah para narapidana yang kembali berbuat kejahatan setelah dibebaskan.

Baca Juga

Tekor Rp352 Miliar, 26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

"Tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan saat situasi ekonomi dan lapangan pekerjaan sangat sulit seperti saat ini," ujar Sarifuddin di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Menurutnya, wajar masyarakat menggugat Yasonna karena merasa dirugikan dengan kebijakan pembebasan para narapidana.

"Saya menghargai langkah hukum yang dilakukan beberapa LSM mangajukan gugatan atas kebijakan asimilasi kepada para narapidana yang menimbulkan keresahan dan melakukan tindak pidana di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham hingga Senin (20/4/2020) telah membebaskan 38.822 narapidana terkait pencegahan penyebaran virus corona.

Dari 38.822 narapidana dan anak yang telah dibebaskan, sebanyak 36.641 orang di antaranya melalui program asimilasi terdiri atas35.738 narapidana dan 903 anak.

Sementara, sebanyak 2.181 narapidana bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas dengan perincian 2.145 napi dan 36 anak.

"Data ini dikumpulkan dari 525 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan," kata Kepala Bagian Humas Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti, Senin (20/4/2020

Sementara itu, gugatan terhadap Menkumham didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (23/4/2020). Sejumlah LSM yang ikut menggugat, yaitu Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 dan Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen. Kemudian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Editor: Kurnia Illahi