Anggota DPR RI Kecam Tindakan Asusila terhadap Santri di Tebet

JAKARTA, iNews.id - Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang membidangi urusan keagamaan dan perlindungan anak, mengecam keras dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang guru ngaji berinisial AF terhadap sepuluh santri perempuan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Sebagai bentuk keprihatinan atas kasus tersebut, Selly mendorong kementerian dan lembaga terkait agar segera memperketat proses seleksi dalam rekrutmen tenaga pendidik, khususnya di lingkungan pendidikan agama.

Baca Juga

Trump Ancam Lenyapkan Iran dari Muka Bumi, Teheran Siap Perang Habis-habisan

Anggota DPR RI Kecam Tindakan Asusila terhadap Santri di Tebet

“Sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi isu perlindungan anak dan keagamaan mengecam keras terjadinya dugaan pencabulan terhadap 10 anak perempuan oleh seorang oknum guru ngaji di wilayah Tebet, Jakarta Selatan,” kata Selly saat dihubungi, Sabtu (5/7/2025).

Ia menekankan bahwa kasus ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan.

Baca Juga

Cabuli 10 Santri, Guru Ngaji di Tebet Jaksel Terancam Hukuman Berat!

“Kasus ini harus menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan agama di Indonesia. Terlebih dalam banyak komunitas, guru ngaji memiliki posisi yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Selly juga menekankan pentingnya pengawasan dan seleksi moral dalam proses rekrutmen guru, untuk mencegah kejadian serupa.

Baca Juga

Guru Ngaji di Tebet Cabuli Santrinya Pakai Modus Pelajaran Tambahan soal Hadas

“Karena itu kepercayaan ini tidak boleh disalahgunakan, dan lembaga-lembaga keagamaan harus mulai menerapkan sistem pengawasan dan rekrutmen yang ketat terhadap para pengajarnya, termasuk verifikasi rekam jejak dan integritas moral,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah memberi landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak.

Baca Juga

Guru Ngaji Cabul di Tebet Sering Ancam dan Tampar Santri agar Tak Lapor Ortu

“Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang memuat pemberatan hukuman, karena dilakukan terhadap anak dan dalam relasi kuasa yang timpang (guru terhadap murid). Negara wajib hadir untuk melindungi korban, termasuk memberikan pemulihan psikologis secara berkelanjutan dan memastikan proses hukumnya tidak berbelit,” jelasnya.

Baca Juga

Cabuli 10 Santri, Guru Ngaji di Tebet Jaksel Iming-imingi Korban Uang Rp10.000-Rp25.000

Lebih jauh, Selly mendorong Kementerian Agama (Kemenag) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk segera menyusun sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga keamanan anak-anak.

“Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa perlindungan anak tidak boleh mengenal batas sektoral. Baik di lembaga pendidikan umum maupun agama, negara dan masyarakat harus bersama-sama memastikan bahwa ruang belajar anak adalah ruang yang aman, bersih dari kekerasan dan eksploitasi dalam bentuk apapun,” tuturnya.

Editor: Komaruddin Bagja