Anggota DPR Usul Komite Reformasi Polri Ubah Budaya Polisi: Singkirkan Praktik Militeristik

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Komite Reformasi Polri. Dia mengusulkan, komite itu mengubah budaya organisasi kepolisian.

Menurutnya, keberadaan Komite Reformasi Polri menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Baca Juga

Rusia Ungkap Israel Bangun Benteng di Gaza Bukti Rencana Pendudukan Jangka Panjang

Dia menekankan, reformasi sejati hanya akan tercapai jika komite diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi dan praktik operasional Polri.

“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” kata Sudding, Selasa (6/10/2025). 

Baca Juga

Cerita Kombes Krisna Tergugah Lihat Perjuangan Cindy Cari Keadilan Polri

Sudding memberikan beberapa catatan prioritas yang harus diperhatikan, baik oleh tim internal Polri maupun komite bentukan Presiden. Pertama terkait transparansi dan akuntabilitas internal.

"Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI," ujarnya.