Angkatan Muda NU Laporkan Pandji, Ulil: Bukan Bagian dari PBNU

JAKARTA, iNews.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla merespons adanya pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda NU. Ulil menegaskan, kelompok pelapor itu bukan dari PBNU.

Menurutnya, di PBNU tidak ada lembaga, badan otonom, maupun perkumpulan yang bernama Angkatan Muda NU.

Baca Juga

AS Ancam Serang Iran Jilid 2, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Keduanya

“Kalau representasi PBNU jelas tidak,” kata Gus Ulil dikutip dari laman resmi PBNU, Jumat (9/1/2026).

Gus Ulil menyebut, sejak dulu banyak kelompok atau individu yang melakukan berbagai aktivitas dengan mengatasnamakan NU. Hal tersebut, katanya, tidak terlepas dari karakter NU sebagai organisasi besar yang bersifat terbuka.

Baca Juga

PP Muhammadiyah Tak Akui Kelompok yang Laporkan Pandji ke Polisi

“Sejak dulu kan banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU itu sifatnya terbuka, ya memang siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU,” katanya.

Ulil menjelaskan, sejumlah gerakan yang muncul atas nama NU kerap bersifat spontan dan temporer. Bahkan, katanya, sebagian hanya bertahan dalam hitungan jam.

“Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU,” katanya.

Ulil juga menyoroti pentingnya ruang humor di tengah kehidupan masyarakat. Dia prihatin jika seorang komedian yang bertugas menghibur publik justru harus berhadapan dengan proses hukum.

“Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,” kata Ulil.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, tindakan Aliansi Muda Muhammadiyah tak mencerminkan sikap PP Muhammadiyah.

"Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah," tulis keterangan resmi PP Muhammadiyah, Jumat (9/1/2026).

Muhammadiyah menegaskan, organisasinya menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan hingga penyelesaian masalah secara arif dan bijaksana.

"Pengatasnamaan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu dalam konteks tindakan hukum maupun pernyataan publik tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan Muhammadiyah," kata PP Muhammadiyah.

Editor: Reza Fajri