Apresiasi Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel, Akademisi: Jaga Ekosistem di Raja Ampat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu mendapat apresiasi dan respons positif dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi.

Wakil Rektor IV Universitas Jakarta (UNIJA) Andi Muhammad Yuslim Patawari mengatakan, keputusan itu merupakan langkah krusial untuk melindungi kelestarian lingkungan dan masa depan pariwisata di salah satu destinasi terbaik dunia tersebut.

GHF yang Didukung AS Akhiri Misi Berdarah di Gaza setelah 9 Bulan

“Eksploitasi tambang itu merubah alam dan memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya. Sedangkan Raja Ampat adalah karunia alam yang diberikan Tuhan, destinasi wisata harus dijaga kelestariannya,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Pria yang akrab disapa AYP ini juga menekankan, Raja Ampat yang berada di Papua Barat adalah titipan Tuhan yang penuh karunia dan menjadi berkah.

Prabowo Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Greenpeace: Harusnya Ada Lima!

“Kawasan ini menghasilkan devisa untuk pendapatan negara dan sumber penghasilan masyarakat yang berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam persoalan tambang di Raja Ampat,” ujar AYP dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyatakan bahwa sikap tegas pemerintah ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh dunia usaha.

Dia menguraikan, eksploitasi sumber daya alam di kawasan sensitif seperti Raja Ampat akan menimbulkan kerusakan masif yang sulit dipulihkan. Dia menegaskan, menjaga Raja Ampat adalah prioritas karena nilainya jauh melampaui hasil tambang.

Meski mendukung penuh pencabutan izin tersebut, AYP yang juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo juga menyoroti aspek sosial yang perlu segera ditangani pemerintah. Dia mengingatkan agar nasib para pekerja yang terdampak dari penutupan aktivitas tambang ini dapat diperhatikan secara serius untuk mencegah timbulnya masalah sosial baru.

“Dengan penutupan tambang di Raja Ampat, pemerintah harus memperhatikan nasib para pekerja tambang agar mereka tetap mendapatkan mata pencaharian. Jangan sampai hal ini menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat,” kata mantan Ketua DPP KNPI Pusat Periode 2011-2014 dan pemegang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung ini.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan pencabutan IUP empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil di dalam wilayah Geopark Raja Ampat. Kebijakan penting ini diambil sebagai komitmen untuk menjaga ekosistem unik dan status Raja Ampat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan warisan dunia.

Editor: Reza Fajri