Polemik Nikel di Raja Ampat, Greenpeace: Tak Boleh Ada Tambang di Pulau Kecil

JAKARTA, iNews.id - Greenpeace Indonesia menyoroti polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Terbaru, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di wilayah tersebut. 

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menuturkan, Pulau Manuran menjadi pulau yang kondisinya paling mengenaskan imbas aktivitas pertambangan. 

Baca Juga

Profil Eks Raja Malaysia Sultan Muhammad V: Nikahi Miss Moscow hingga Penyanyi AS Berujung Cerai

"Kalau yang di Pulau Manuran itu udah hancur banget, kami menemukan video, itu limpasannya memang keliatan sekali karena itu pulau kecil. Jadi, limpasan airnya kalau musim hujan itu pasti ke pesisir," kata Arie dalam acara Interupsi yang ditayangkan di iNews, Kamis (12/6/2025).

Arie menuturkan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga menyebut pulau tersebut sulit untuk dipulihkan. Pasalnya, karakteristik nikel di Tanah Air berada di permukaan, dan jika tanah dikeruk, maka sulit untuk melakukan reklamasi. 

Baca Juga

Komisi XII DPR bakal Panggil Menteri ESDM dan Menteri LH Imbas Tambang di Raja Ampat

"Jadi, kalau tanah diambil di pulau kecil itu tanah dari mana lagi untuk memulihkan? Makanya tambang berkelanjutan di pulau itu tidak mungkin, karena ore-nya diambil reklamasi mau diambil dari mana? Kalau ambil dari pulau lain gali pulau lain," tuturnya.