Asa Pemulihan Ekonomi 2021

Pagu PC-PEN 2021 tersebut hampir sama dengan anggaran PC-PEN tahun lalu sebesar Rp695,2 triliun yang realisasinya hanya mencapai Rp579,8 triliun. Pemerintah sudah dua kali merevisi anggaan PC-PEN 2021.

Menko Luhut: UMKM Tulang Punggung Ekonomi, Semua Harus Go Digital

Semula, anggaran PC-PEN ditetapkan sebesar Rp372,3 triliun. Angka tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp403,9 triliun, lalu direvisi kembali menjadi Rp553,09 triliun. Alokasi anggaran program PC-PEN masih akan bergerak dinamis untuk memastikan dukungan fiskal bagi program PC-PEN masih menjadi prioritas pemerintah.

Selain itu, perubahan ini menunjukkan betapa pemerintah sangat concern untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2021, termasuk juga menjaga keberhasilan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan.

Di sisi lain, meski anggaran PC-PEN 2021 meningkat, Menkeu memastikan tidak akan memperlebar outlook defisit APBN 2021 yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah telah mencatatkan defisit APBN 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09% dari Produk Domestik Bruto.

Sementara dalam APBN 2021, kekurangan anggaran ditargetkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB. Oleh karena itu, demi menjaga defisit anggaran, maka pemerintah akan berupaya mengelola pembiayaan dengan cara prudent dan berkelanjutan.

Posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2020 sebesar Rp6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,68%. Jumlah utang tersebut meningkat 27% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun atau 29,8% terhadap PDB. Peningkatan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan proram PC-PEN di wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah pusat.

Berkaca pada 2020, data menunjukkan bahwa beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minim. Sejatinya terdapat anggaran penanganan Covid-19 dalam belanja daerah sebesar Rp72,45 triliun. Akan tetapi, hingga penghujung 2020, dana tersebut baru terealisasi Rp35,37 triliun atau 48,8%. Adapun realisasi tersebut meliputi belanja kesehatan Rp16,93 triliun, jaring pengaman sosial Rp14,83 triliun, dan dukungan ekonomi Rp3,59 triliun.

Di sisi lain, pemerintah mencatat realisasi belanja negara secara keseluruhan lebih baik dibandingkan belanja daerah. Hingga akhir November 2020, realisasinya mencapai Rp2.306,7 triliun, naik 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.