Atasi Corona, Gaji Anggota DPR dan Direksi BUMN Diminta Dipotong

JAKARTA, iNews.id - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut DPR di masa persidangan III bersama pemerintah memotong dan merelokasi pos APBN demi menjamin kesehatan dan keselamatan rakyat. Di antaranya dengan memotong gaji anggota DPR dan direksi BUMN.

"Termasuk memotong pos untuk gaji dan tunjangan anggota DPR dan direksi BUMN untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis dan masyarakat miskin," ujar Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

Selain itu, dia menuntut DPR untuk memastikan informasi pemerintah kepada publik mengenai Covid-19 akurat, tepat waktu, tidak diskriminatif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip HAM.

"Mendorong pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi dampak gender dan memastikan bahwa penanganan Covid -19 tidak melanggengkan ketidakadilan gender," katanya.

Baca Juga

Warga Terlanjur Mudik, Ini Permintaan Jokowi untuk Kepala Daerah

YLBHI juga menuntut DPR untuk membatalkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Sebab, Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengancam masyarakat miskin dalam menghadapi pandemi Covid -19.