Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot
JAKARTA, iNews.id - Tiga orang warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mempersoalkan adanya ketidakjelasan norma terkait pemberhentian presiden-wapres dengan hak pensiun.
Para pemohon di antaranya I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Mereka menggugat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Pemohon mempersoalkan tidak adanya klasifikasi yang jelas terhadap syarat dan kualifikasi terhadap pemberhentian dengan tidak hormat. Akibatnya, penentuan status pemberhentian dinilai bergantung pada diskresi politik MPR tanpa standar objektif yang terukur.
"Ketidakpastian hukum norma a quo mengenai kualifikasi dan syarat yang dapat dijadikan dasar memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak hormat merupakan bentuk nyata kerugian konstitusional para pemohon untuk mendapatkan hanya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," tulis pemohon dikutip dari surat permohonan uji materinya, Selasa (17/11/2026).
Mereka menilai ketidakjelasan kualifikasi pemberhentian tidak dengan hormat berpotensi membuka ruang subjektivitas politik. Dengan demikian, lanjut pemohon, hal ini juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap hak administratif dan pensiun mantan Presiden maupun Wakil Presiden.
Para pemohon turut membandingkan aturan tersebut dengan ketentuan pemberhentian anggota DPR, jaksa, dan aparatur sipil negara (ASN). Menurut mereka, sejumlah institusi tersebut telah memiliki kriteria yang lebih terperinci mengenai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Dalam permohonan itu, para pemohon juga menyinggung dinamika ketatanegaraan terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka saat masih duduk di kursi Wakil Presiden. Pemohon menilai DPR saat itu tengah mewacanakan atau berencana melakukan langkah pemakzulan terhadap Gibran.
Para pemohon mempertanyakan kategori pemberhentian yang akan disematkan apabila skenario pemakzulan tersebut benar-benar terjadi. Mereka menilai belum terdapat instrumen hukum yang memberikan parameter objektif untuk menentukan apakah pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus dikategorikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
"Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan?" ungkap pemohon.
Pemohon menilai jika status dengan pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat diserahkan ke ruang diskresi MPR maka penegakan konstitusi akan bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilankonstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas. Padahal, lanjut pemohon, status pemberhentian tersebut melekan dengan hak administratif seperti hak pensiun.
"Menjadi sebuah ironi konstitusional yang amat nyata ketika seorang pejabat negara setingkat menteri, kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), hingga jaksa diatur
dengan standar kualifikasi pelanggaran disiplin dan pidana yang begitu ketat, rigid, dan terukur dalam undang-undang masing-masing sebelum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sementara untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi mandat rakyat terbesar justru digantungkan pada tafsir politik hampa norma," jelas pemohon.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai alternatif, mereka meminta MK menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian dengan hormat meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
Editor: Rizky Agustian