Badai PHK di Industri Media, Pengamat Minta Negara Hadir

JAKARTA, iNews.id - Aktivis jurnalisme warga (citizen journalism) Iwan Piliang meminta negara hadir mengatasi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media. Dia menuturkan pemerintah perlu memfasilitasi infrastruktur bagi keberlangsungan media, seperti membangun server dalam negeri.

"Kalau kita bergantung kepada server asing, kita milik asing, ini sudah terjadi di aplikasi sosmed. Kita cuma pemakai, maka pembuat konten hanya dapat 15 persen," kata Iwan saat dihubungi, Minggu (18/5/2025).

Baca Juga

Pulau Kinmen, Titik Nyala Baru dalam Sikap Agresif China di Selat Taiwan

Menurutnya, fenomena badai PHK di Industri media terjadi lantaran perkembangan teknologi yang pesat.

"Dunia berubah cepat. Laksana perbankan, dugaan saya ke depan setiap orang adalah bank bagi dirinya melalui gadget. Dasar dia menjadi bank memiliki aset rill, backgold currency," ucapnya.

Baca Juga

Cegah PHK di Industri Media Berlanjut, Pemerintah Diminta Tak Tinggal Diam

Goncangan media tanah air bisa terlihat dari jumlah pekerja yang di-PHK. Dewan Pers mencatat 1.200 pekerja media termasuk jurnalis terkena PHK sepanjang periode 2023 hingga 2024.

Teranyar, sejumlah media nasional melakukan efisiensi yang berimbas pada PHK. Berdasarkan catatan, sedikitnya tujuh perusahaan media melakukan PHK massal hingga awal Mei 2025.

Baca Juga

Bahas PHK di Industri Media, Menteri Komdigi bakal Temui Menaker Pekan Depan