Badan Kepegawaian Negara: Lembaga Nonstruktural Tak Punya ASN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan merampingkan 18 lembaga nonstruktural. Saat ini prosesnya dalam klarifikasi Kementerian Sekterariat Negara (Kemensetneg).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, dalam perampingan lembaga non-struktural (LNS), tidak ada pemecatan aparatur sipil negara (ASN). Mengingat, LNS tidak memiliki ASN.

Baca Juga

Abaikan Palestina, Kazakhstan Gabung dengan Perjanjian Abraham

"LNS tidak punya ASN. ASN yang sekarang itu diperbantukan dari instansi lain," kata Bima melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Dia pun mengungkapkan tidak banyak ASN yang diperbantukan di LNS. "Sedikit (ASN di LNS)," ucapnya.

Baca Juga

18 Lembaga Siap Dibubarkan, Tjahjo Kumolo Pastikan Tak Ada Pemecatan PNS

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan melakukan perampingan terhadap LNS. Menurutnya ada 18 lembaga yang akan dirampingkan. "Dalam waktu dekat ini ada 18 (lembaga)," katanya.

Dia mengatakan, alasan perampingan untuk menghemat anggaran. Menurutnya, anggaran tersebut bisa dikembalikan ke lembaga struktural yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Baca Juga

Sejumlah Lembaga Negara Akan Dilebur, Moeldoko Singgung Peran Komisi Lanjut Usia

"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalaupun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ujarnya.

Lebih lanjut dia ingin agar organisasi pemerintahan sesederhana mungkin. Dengan begitu, dapat bergerak dengan cepat.

Baca Juga

Bakal Bubarkan Lembaga Negara, Jokowi Ibaratkan Perahu

"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, nggak. Kita yakini," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad