Balas Arsul, Demokrat: Memang Siapa Kita Bisa Mengatur Australia?

JAKARTA, iNews.id – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi membalas pernyataan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani seputar polemik pandangan calon presiden Prabowo Subianto terkait isu pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Israel ke Yerusalem. Arsul menyebut Prabowo hanya menerapkan model diplomasi kuno dalam menyikapi isu tersebut.

Juru Kampanye Nasional BPN Prabowo–Sandi, Ferdinand Hutahaen mengatakan, kubu pendukung Jokowi–Ma’ruf sebenarnya paham jika Prabowo sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, demi kepentingan politik sesaat dan sesat, mereka berusaha memelintir pernyataan Prabowo.

5 Presiden yang Digulingkan Arab Spring, Apa Kabarnya Sekarang?

“Itu Arsul Sani dan juga banyak tim pendukung Jokowi–Ma’ruf cuma menggoreng pernyataan yang tidak lengkap. Memang kubu sebelah senangnya cuma ngintip-ngintip narasi yang bisa dipelintir,” kata Ferdinand saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Politikus Partai Demokrat itu menuturkan, apa yang disampaikan Prabowo pada konteksnya adalah menghormati kedaulatan Australia dalam mengatur kebijakan politik luar negeri mereka. Menurut Ferdinand, Prabowo–Sandi tidak ingin Indonesia menjadi bangsa munafik yang seolah-olah protes kepada Australia, meski sebenarnya tahu jika pemerintah negeri kanguru itu tidak akan mau mendengar protes Bangsa Indonesia terkait kebijakan luar negeri mereka.

“Memangnya siapa kita bisa mengatur Australia? Kami (Prabowo–Sandi) tidak main di segmen pencitraan yang munafik. Kami ingin perbuatan konkret mendukung Palestina merdeka,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, tujuan Prabowo mengeluarkan pernyataan itu adalah agar Indonesia tidak usah lagi menjadi negara yang penuh basa-basi. “Kita harus lebih konkret mendukung Palestina merdeka dan memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina daripada sekadar memprotes negara lain yang berdaulat,” ujar Ferdinand.

Dia berpendapat, Indonesia harus lebih berani, lebih tegas, dan lebih konkret dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Prabowo, kata dia, secara tegas menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tapi di satu sisi juga harus menghormati kedaulatan Australia dalam menentukan politik luar negeri mereka.

“Ini akan jadi agenda utama nanti, bila Prabowo diberi amanah memimpin Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara all out, bukan sekadar retorika,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut rencana Australia memindahkan kedubesnya untuk Israel dari Kota Tel Aviv ke Kota Yerusalem bukan menjadi urusan Indonesia. Menurut dia, Indonesia harus menghormati hak Australia sebagai negara berdaulat.

“Aussie merupakan negara independen dan berdaulat. Kita harus hargai keputusan mereka,” ucap Prabowo saat memberikan paparan dalam Indonesia Economic Forum 2018 di Jakarta, Rabu (21/11/2018) lalu.

Sekjen PPP Arsul Sani lantas mengomentari pernyataan Prabowo tersebut. Menurut Arsul, cara pandang hubungan internasional Prabowo yang hanya mengandalkan dari sisi normatif adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara. “Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy (diplomasi kuno),” ungkap Arsul melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Editor: Ahmad Islamy Jamil