Baleg DPR Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Minta Masukan JK

JAKARTA, iNews.id - Baleg DPR membahas revisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kamis (11/9/2025). Para legislator mengundang Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) dan Ketua delegasi pemerintah RI saat perundingan Helsinki Hamid Awaluddin.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan, kehadiran JK bisa memberi masukan substansi terkait RUU Pemerintahan Aceh yang mencakup kewenangan pemerintahan Aceh, pengelolaan sumber daya alam, dana otonomi khusus, hingga partai politik lokal.

Baca Juga

PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi

“Kami mengharapkan masukan dari Haji Muhammad Yusuf Kalla terhadap substansi yang mencakup kewenangan pemerintahan Aceh, pengelolaan sumber daya alam, dana otonomi khusus, partai politik lokal, serta penyesuaian kelembagaan dan peraturan daerah atau qanun,” kata Bob setelah membuka rapat.

Bob menilai, pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh tidak bisa dilepaskan dari amanat Perjanjian Helsinki 2005. Perjanjian itu menjadi fondasi perdamaian dan sekaligus dasar lahirnya UU Pemerintahan Aceh. 

Baca Juga

Bima Arya Ungkap Proses Penemuan Dokumen Batas Wilayah 4 Pulau Aceh-Sumut

“Saya ingin hal ini lebih banyak ditarik dalam hal filosofisnya, semangat sebagai abstraksi, dan inspirasi agar betul-betul poin-poin yang tadi tentang sumber daya alam, otonomi khusus, partai politik, dan penyesuaian kelembagaan dapat kita cerminkan pada rapat kita kali ini,” kata Bob.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat wilayah yang menjadi polemik antara Aceh-Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah Aceh. Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas pada Selasa (17/6/2025).

Baca Juga

Polemik 4 Pulau Aceh Selesai, JK: Pemerintah Harus Paham Sejarah

Baca Juga

Said Didu Tuding Bobby Nasution Diam-diam Lobi Pejabat Dukung Pemindahan 4 Pulau Aceh

"Pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan,Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif, berdasarkan dokumen yang dimiliki masuk ke wilayah ke masuk administrasi Aceh," ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dia menjelaskan keputusan itu dilihat berdasarkan laporan dokumen yang yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dia pun berharap polemik ini tidak menjadi permasalahan lagi.

Baca Juga

Dokumen Batas Wilayah 4 Pulau Aceh-Sumut Baru Ditemukan, Ketua PBHI: Nggak Becus

Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada oknum yang ingin memasukkan empat wilayah tersebut ke dalam administrasinya dengan sengaja.

"Bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, dalam tanda kutip memasukkan keempat pulaunya ke dalam wilayah administratifnya," ungkap dia.

Editor: Rizky Agustian