Baleg DPR Ingatkan RUU Penyiaran Tak Boleh Langgar 4 Prinsip Ini

JAKARTA, iNews.id - Prinsip demokrasi dalam rancangan undang-undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) harus ditegakkan. Tidak adanya bentuk monopoli dari pihak swasta, apalagi pemerintah, merupakan suatu prinsip dasar yang harus dibangun dalam regulasi tersebut.

Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo. Menurut dia, RUU Penyiaran yang saat ini sedang dimatangkan DPR tidak boleh melanggar setidanya empat prinsip dasar.

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

"Undang-Undang Penyiaran (yang akan disahkan nanti), pertama, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kedua, tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi baru. Ketiga, tidak boleh ada bentuk monopoli baru, dan terakhir, harus memberikan asas kepatuhan hukum dan asas terhadap rasa keadilan bagi seluruh pihak," ujar Firman di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 5 Januari 2018.

Menanggapi keputusan single mux yang diusulkan oleh Komisi I DPR, Firman berpendapat usulan tersebut akan menimbulkan perdebatan karena bukan tidak mungkin akan terjadi pembentukan monopoli yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. "Jika single mux diberlakukan maka ini juga akan membawa dampak berat investasi dan menambah beban APBN kita," ujarnya.

Seperti diberitakan, perdebatan soal model single mux dan multi mux dalam RUU Penyiaran masih menjadi polemik di DPR. Komisi I DPR mengarahkan putusannya pada model single mux. Namun, Baleg menilai single mux akan berdampak pada pengangguran secara besar-besaran.

Model single mux adalah penguasaan frekuensi sepenuhnya ada di tangan negara. Sebaliknya, model multi mux yaitu penguasaan frekuensi dipegang banyak pemegang lisensi yang meliputi perusahaan penyiaran swasta dan pihak pemerintah.

Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Neil Tobing dalam pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo sempat mempertanyakan sikap DPR yang sempat akan mewacanakan RUU Penyiaran langsung diparipurnakan tanpa melalui proses harmonisasi di Baleg. ”Bila benar ada rencana itu jelas melanggar tata tertib perundang-undangan di DPR,” kata Neil.

Dia pun mengingatkan bahwa bila DPR bersikukuh memilih single mux, pola tersebut sangat tak adil karena pihak swasta tak dilibatkan dalam pengelolaan infrastruktur penyiaran. Neil pun mengingatkan agar regulasi yang diciptakan DPR jangan sampai merugikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Editor: Zen Teguh