Baleg Setuju Revisi Tatib, DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara Hasil Uji Kelayakan

JAKARTA, iNews.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR. Pembahasan ini terbilang singkat karena rapat mengenai tatib ini baru dilakukan pada Senin (3/2/2025) sore hari tadi.

Pada hari ini juga, rapat dilanjutkan dengan pleno pengambilan keputusan.

Jenderal Jerman: NATO Kerahkan 800.000 Tentara Jika Perang Melawan Rusia Pecah

"Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan rancangan rapat peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?" tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan yang bertindak memimpin rapat.

"Setuju," jawab anggota Baleg DPR yang hadir di ruang rapat.

Komisi VI DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Elpiji 3 Kg Hanya Dipasarkan di Pangkalan

DPR diketahui mengusulkan adanya perubahan atas peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Terdapat satu pasal perubahan rumusan dalam usulan itu yakni DPR bisa mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPR.

Ketua Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul menyampaikan, usulan ini berasal dari MKD DPR melalui surat nomor usulan revisi Peraturan DPR RI Nomor B/33/PW 01/01/2025 tanggal 3 Februari mengenai usulan atau hal usulan revisi peraturan DPR Nomor 1 2020 tentang Tata Tertib yang ditujukan kepada pimpinan DPR.

Inosentius menjelaskan, pemikiran untuk mengajukan perubahan ini didasarkan pada fakta dan pengalaman adanya peristiwa hukum yang melibatkan beberapa pejabat negara hasil uji kelayakan di DPR.

"Jadi setelah diuji, diproses di DPR dilantik oleh presiden, tapi ternyata banyak yang tersangkut atau menghadapi persoalan hukum, dan situasi ini cukup menggangu DPR juga," ujarnya.

Belajar dari pengalaman tersebut, MKD berpendapat perlu penambahan pasal dalam Tatib DPR untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR yang telah memilih pejabat-pejabat ini. DPR dinilai perlu diberi ruang untuk mengevaluasi pejabat tersebut.

Berikut usulan perubahan pasal 228 A ayat (1):

(1) Dalam rangka menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan akan dikirimkan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.