Bamsoet: Gaji Megawati di BPIP Tak Bikin APBN Jebol

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo tak ingin berpolemik dengan besaran gaji yang diterima oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Pro dan kontra mestinya tak perlu karena perdebatan itu tidak substansial.

Menurut Bamsoet, mestinya yang dipersoalkan publik yakni sumbangsih BPIP terhadap bangsa. Seberapa besar BPIP menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal penegakan Pancasilan. Perdebatan juga tak perlu karena dia meyakini Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri juga tak pernah memikirkan gaji yang akan diterimanya.

Dari Dinasti Qing hingga Xi Jinping: Ambisi Panjang China atas Tibet

"Saya yakin bagi Bu Mega tidak mengharapkan besar kecilnya gaji. Tapi lebih kepada pengabdian beliau dalam memajukan Indonesia melalui lembaga Pancasila itu," kata Bamsoet di acara buka puasa bersama kediaman dinasnya di Widya Kencana III/10,Jakarta, Senin (28/5/2018).

Bamsoet menuturkan, masyarakat sebaiknya tak mempersoalkan gaji BPIP karena tak terkait dengan ekonomi Indonesia. Pemberian gaji ke BPIP tidak akan membuat APBN menjadi jebol. Karena itu, DPR juga tidak akan mempermasalahkan.

"Karena bukan itu sebetulnya substansinya (perdebatan soal gaji). Seharusnya yang kita persoalkan seberapa besar andil lembaga ini untuk memperbaiki bangsa kita," tegas dia.

Bahkan, dia berjanji akan menagih pelaksanaan fungsi BPIP, termasuk mengatasi intoleransi yang terjadi di bangsa Indonesia. "Ya harus, jadi keberhasilan mereka nanti diukur sejauh mana intoleransi ini bisa kita atasi dan memberikan keamanan bagi bangsa kita," kata politikus Partai Golkar ini.

Gaji pejabat BPIP menuai polemik setelah beredar Perpres 2/2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Perpres tersebut Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp112.548.000 per bulan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejak BPIP diumumkan pada 2017, seluruh pejabat lembaga itu belum menerima gaji. Namun per 1 Juni 2017, mereka akan mendapatkan hak keuangan tersebut.

”Jadi, proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran. Mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada. Peringatan 1 Juni, kami akan memberikan anggaran yang sementara karena belum dibayarkan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).