Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Paling Cepat Dimulai 2020

JAKARTA, iNews.id, – Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Jika terwujud, pemindahan paling cepat dilaksanakan pada 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, realisasi pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

"Pokoknya begitu ada keputusan presiden ya jalan, paling cepat pada 2020," kata Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Bambang menuturkan, menciptakan Ibu Kota baru harus melalui tahapan panjang. Selain keppres, yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini yaitu mematangkan perencanaan dan konsep kota tersebut, mulai detail desain, fungsi, lingkungan hingga bisa diimplementasikan.

Baca Juga

10 Negara yang Sukses Pindahkan Ibu Kota, dari Malaysia hingga Amerika

Mengacu pada negara-negara lain yang telah melakukan langkah serupa, pemindahan Ibu Kota membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Bambang menegaskan, proses tersebut bisa saja selesai dalam kurun waktu lima tahun, namun konsekuensinya memakan banyak biaya.

"Perbedaannya, kalau 5 tahun pekerjaan menjadi lebih cepat dan size dari aktivitas itu serta pembiayaannya menjadi lebih besar," katanya.

Rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) membahas tindak lanjut pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam rapat tersebut, Presiden setuju Ibu Kota dipindah ke luar Jawa.

Belum diputuskan daerah yang akan menjadi Ibu Kota baru tersebut. Menurut kajian Bappenas, tiga wilayah yang menjadi opsi yakni, Sumatera bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan.

Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengkaji secara cermat meski kajian terus dilakukan dalam tiga tahun terakhir. "Tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa," ucap dia.

Bambang menegaskan, Ibu Kota baru didesain hanya sebagai pusat pemerintahan. Adapun DKI Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

Editor: Zen Teguh