Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Tim Gabungan Bareskrim-BNN Gerebek Lapas Sukabumi, 8 Napi Kedapatan Positif Narkoba
Advertisement . Scroll to see content

Bareskrim Bongkar TPPU Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar dan 322 Rekening

Senin, 16 November 2026 - 16:45:00 WIB
Bareskrim Bongkar TPPU Judi Online, Sita Aset Rp28 Miliar dan 322 Rekening
Dit Tipideksus Bareskrim membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari aktivitas judi online. (Foto: Puteranegara Batubara)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas judi online (judol). Dalam perkara ini, polisi menyita aset senilai Rp28 miliar dan 322 rekening.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto mengungkapkan, perkara tersebut berawal dari patroli siber terhadap sebuah situs judi online berinisial A. Menurutnya, situs tersebut hingga kini masih beroperasi.

"Kenapa website ini saya pakai inisial, dikarenakan sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung. Baik dengan identitas ini maksudnya website inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda," kata Suhasto kepada wartawan dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap cara kerja situs tersebut secara menyeluruh. Salah satu aspek yang ditelusuri yakni sistem pembayaran yang digunakan, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga pulsa.

Selain itu, polisi menemukan situs tersebut menawarkan berbagai jenis permainan, seperti kasino langsung (live casino), crash game, hingga poker.

"Kemudian, para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi di antaranya seperti permainan hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, atau e-sport promosi," kata dia.

Suhasto menuturkan, sindikat judi online tersebut memanfaatkan infrastruktur server yang berada di Finlandia dan Amerika Serikat. Penggunaan server di luar negeri itu diketahui sebagai salah satu upaya untuk menghindari pelacakan aparat.

Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari aktivitas tersebut. Penyelidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi situs yang dimaksud.

"Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap website ini dan telah masuk ke dalam database trust positive Komdigi sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia," tuturnya.

Namun, Suhasto menyebut masih banyak pengguna yang dapat mengakses situs tersebut dengan memanfaatkan VPN. Berdasarkan hasil penelusuran PPATK, perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam perkara ini, penyidik menyita 322 rekening dengan total aset mencapai Rp28 miliar. Suhasto mengatakan pengembangan perkara masih terus dilakukan.

Penyidik juga masih menelusuri dan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka, khususnya pihak yang berperan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari aliran dana judi online tersebut.

Selain itu, kepolisian akan mengonfirmasi kepemilikan rekening-rekening yang telah disita kepada masing-masing pemiliknya. Apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, rekening tersebut akan berstatus dormant atau tidak aktif.

"Dormant autonomine karena ada beberapa rekening yang nomine, isi rekening akan disita dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan berstream guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013," kata dia.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan TPPU yang berasal dari aktivitas judi online tersebut.

Polisi menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman hukuman dalam perkara tersebut berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut