Bawaslu Diminta Tidak Pandang Bulu Tindak Pelanggaran Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tidak pandang bulu menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman.

Dia berharap Bawaslu memberikan sanksi tegas bagi perangkat desa dan ASN yang tidak netral sepanjang pemilu. Pernyataan ini sekaligus merespons dukungan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu ketika berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

"Saya agak pesimis, ya. Tapi, dari sisi konsitusi, Bawaslu sebenarnya punya kewenangan untuk memberi sanksi. Harapan kita, (kewenangan) itu benar-benar bisa dilakukan," ujar Armand, Rabu (22/11/2023).

Dukungan perangkat desa itu dinilai telah menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pada Pasal 51 huruf c UU Desa, disebutkan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Tegas Sikapi Deklarasi Kades Dukung Prabowo-Gibran

Armand menegaskan, perlu ada sanksi tegas bagi perangkat yang terbukti mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Pemberian sanksi krusial untuk menimbulkan efek jera lantaran gejala ketidaknetralan ASN dan perangkat desa sudah tercium dari jauh-jauh hari. 

Armand mencontohkan deklarasi dukungan dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tiga periode, Maret lalu. Jika perpanjangan masa jabatan itu sukses, pemerintah dilaporkan menjanjikan penambahan dana desa dan revisi UU Desa yang menguntungkan para kades. 

Baca Juga

Iklan Diduga Libatkan Anak-anak, Tim Kampanye Prabowo-Gibran Dilaporkan ke Bawaslu

"Gerakan yang dibuat kepala desa itu kan selalu ada gejala transaksional dari tuntunan revisi UU desa. Sebenarnya mereka ingin memuluskan kepentingan mereka. Tentu gerakan-gerakan itu dengan sangat mudah bisa dipolitisasi. Mereka ini juga sudah aktif untuk memobilisasi kepala desa untuk kepentingan tertentu," kata Armand. 

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Kepala Desa Dilarang Ikut Kampanye, Tak Boleh Berpihak ke Calon Peserta Pemilu

Menurutnya, Bawaslu tidak bisa lagi sekadar basa-basi. Perlu ada tindakan konkret untuk memagari perangkat desa dan ASN yang gelagatnya tak akan netral pada Pemilu 2024.

"Satu-satunya harapan adalah serius dalam penerapan sanksi," kata Arman. 

Baca Juga

Bawaslu Pastikan Tindak Tegas Tim Kampanye Capres-Cawapres yang Curang di Pemilu 2024

Selain mengawasi perilaku kepala desa, Armand juga meminta Bawaslu mewaspadai program-program di level desa yang dijalankan pemerintah. Menurut dia, program-program itu rentan dipolitisasi.

"Tidak hanya mengawasi gesture dan perilaku, tetapi juga kebijakan dan pelayanan publik. Itu juga patut diwaspadai," ucapnya. 

Diketahui, perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Acara itu digelar bertajuk 'Silaturahmi Nasional Desa 2023' yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/11/2023).

Acara itu dihadiri Gibran dan sejumlah petinggi TKN Prabowo-Gibran, semisal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Beredar surat yang isinya deklarasi nasional Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran. Surat itu diteken Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas. 

Merespons itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sudah angkat suara terkait acara yang digelar kelompok Desa Bersatu. Dia mengatakan, Bawaslu telah menerjunkan personel untuk mengawasi acara tersebut. Sejumlah bukti video juga dikumpulkan.

”Ada potensi (pelanggaran). Pertama, tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Kedua, tidak boleh melibatkan (aparat desa),” ujar Bagja.

Editor: Donald Karouw