Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran Dana Kampanye di Pilkada 2020

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan potensi pelanggaran dana kampanye pada Pilkada serentak 2020, di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, potensi pelanggaran bisa ditemukan saat penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Menurut dia, biasanya anggaran digunakan untuk mengampanyekan pasangan calon (paslon) tertentu di tengah masa pandemi. "Belum lagi bagaimana hubungan bansos dengan anggaran untuk disampaikan dalam laporan dana kampanye. Ini bisa jadi potensi juga, rentan sekali," katanya seperti dikutip dari situs resmi Bawaslu, Jumat (21/8/2020).

Baca Juga

Penyeberangan Rafah Dibuka Lagi dengan Interogasi, Penyiksaan, dan Keterlibatan Geng Abu Shabab

Potensi pelanggaran lainnya terjadi pada penggunaan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan untuk kampanye. Fritz mengatakan, Bawaslu akan menelusuri lebih jauh motif di balik CSR apakah mendukung salah satu paslon atau tidak.

"Nah, sebenarnya bisa saja, tapi itu tidak jadi pelanggaran kalau tidak dilaporkan atau tanpa melalui rekening khusus dana kampanye," ujarnya.

Baca Juga

Bawaslu: Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19 Jangan Sampai Hilangkan Hak Suara

Fritz menilai, rekening khusus dana kampanye juga rentan terjadi pelanggaran, terutama pada lonjakan rekening pribadi paslon. Meski begitu, dia mengaku, hal itu bisa ditelusuri terkait hubungan antara akun rekening pribadi paslon dengan rekening khusus kampanye.

Berdasarkan temuan Bawaslu terdahulu, Fritz memaparkan, ada sumber dana kampanye yang identitas penyumbangnya tidak jelas. Bahkan, dengan cara memecah sumbangan besar dalam nominal kecil dengan waktu yang berdekatan dan nominal yang sama.

Baca Juga

Bawaslu Soroti Sanksi bagi Pemilih yang Langgar Protokol Kesehatan di TPS

"Lalu potensi yang terlihat jelas adalah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak tercatat di rekening khusus dana kampanye," katanya.

Fritz menyarankan perlu adanya sanksi jika merujuk sejumlah potensi pelanggaran yang ada. Sanksi tersebut bisa berupa administratif dan pidana.

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan ASN dan Pala Jaga Netralitas di Pilkada Manado 2020

"Sanksi administratif lebih kepada pembatalan sebagai paslon, kami melihat sanksi administratif lebih berdampak besar karena bersifat membatalkan. Proses pembuktiannya juga tidak serumit pembuktian sansi pidana," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad