Begini Komentar Anies Baswedan Soal Isu Mahar Politik Gerindra

JAKARTA, iNews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengutarakan pendapat terkait mencuatnya isu tentang “mahar politik” yang diserahkan kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Mahar politik itu disebut-sebut menjadi salah satu persyaratan dari Partai Gerindra bagi para kandidat yang ingin diusung dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Anies mengaku sama sekali tidak pernah memberikan mahar politik kepada Partai Gerindra maupun kepada Ketua Umum Prabowo Subianto ketika diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2017. Begitu pun dengan Sandiaga Uno yang mendampinginya sebagai calon wakil gubernur Jakarta ketika itu.

Bisa Picu Gelombang Pengungsi, Mesir Peringatkan Israel Tak Buka Perlintasan Rafah Secara Sepihak

“Tidak ada maharan-maharan. Kami tidak, saya tidak. Saya tadi pagi ditanya (wartawan) ‘Pak maharnya berapa?’ Enggak ada tuh obrolan mahar. Nih, kami berdua (Anies dan Sandiaga) ada di sini nih. Tidak ada mahar, enggak ada sama sekali. Enggak ada,” ujar Anies, Jumat(12/1/2018).

Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, kegiatan kampanyenya maupun biaya lain selama Pilkada 2017 semua dibayar melalui iuran para relawan. Anies pun tak menampik jika berpolitik itu memang membutuhkan biaya. Akan tetapi, dia dapat memastikan bahwa isu mahar politik yang menjadi polemik saat ini sama sekali tidak dialaminya saat Pilkada DKI tahun lalu.

“Bahkan, kalau bisa dibilang ya semuanya (biaya di Pilkada DKI 2017) kemarin itu iuran, sehingga terjadi gerakan semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar. Tapi bahwa calon harus, kami harus membayar mahar itu tidak ada. Gitu ya, cukup,” ucap Anies.

Dalam kesempatan lain, Anies juga menyampaikan kepada media bahwa jika setiap kandidat memang harus mengeluarkan uang untuk mahar politik, dia jelas tidak akan sanggup untuk mengikuti Pilkada. “Enggak ada. Duit darimana saya?” ucap Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Isu tentang mahar politik di Partai Gerindra mencuat setelah Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim), La Nyalla Mattalitti, membuat pengakuan bahwa dia diminta membayar sejumlah uang kepada Prabowo Subianto agar bisa diusung sebagai calon gubernur Jatim pada Pilkada 2018.

Dalam satu konferensi pers di Tebet Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018, La Nyalla mengungkapkan penyebab kegagalannya diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon gubernur di Jatim tahun ini dikarenakan politik uang. Dia mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat agar surat rekomendasi pencalonan dirinya bisa diterbitkan.

Menurut La Nyalla, sebelumnya dia menyerahkan uang sebesar Rp5,9 miliar yang disebut-sebut sudah diterima Prabowo. Karena itu, dia mengaku terkejut ketika kembali diminta Prabowo untuk segera menyerahkan uang Rp40 miliar sebagai uang saksi. Uang itu harus diserahkan tanggal 20 Desember 2017 lalu. Jika tidak, dia tidak akan mendapat rekomendasi maju jadi bakal calon gubernur di Pilkada Jatim 2018.

“Dia (Prabowo) tanya sama saya soal uang saksi sudah disiapin belum? Saya bilang, 'loh kapan Pak?'. 'Tanggal 20,' (kata Prabowo). Saya bilang 'insya Allah'. 'Eggak ada Insya Allah di sini,' (kata Prabowo lagi). Saya kaget. Loh ini Pak Prabowo idola saya loh. Saya selama ini mencalonkannya sebagai capres, kok saya diginikan?” ungkap La Nyalla yang juga mantan ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

Editor: Zen Teguh