Partai Buruh Tegas Tolak Pilkada lewat DPRD, Dinilai hanya Untungkan Bandar Politik

JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan bandar politik. 

Said menilai kepala daerah dipilih DPRD justru akan menimbulkan biaya politik yang lebih mahal. Pasalnya, para calon kepala daerah diyakini akan membeli suara para anggota DPRD.

Baca Juga

Lebih Banyak Tentara NATO Bermunculan di Greenland karena Trump Bersikap Keras

"Menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli, menurut keyakinan buruh," kata Said di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kondisi itu, kata dia, akan menjadi pintu masuk para bandar politik yang memiliki kepentingan untuk ikut ambil bagian membantu para calon kepala daerah yang didukung dari belakang layar.

Baca Juga

Puan soal RUU Pilkada: Pileg dan Pilpresnya Saja Belum

"Si bandar-bandar, tokek-tokek politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu menegaskan rakyat tidak lagi bisa dibohongi. Dia tak ingin kembali zaman Orde Baru.

Baca Juga

PDIP Tegaskan Pilkada Langsung Harga Mati, Dorong Mekanisme e-Voting