Begini Tahap Penyesuaian Logo Halal dari Kemenag

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menetapkan logo Halal Indonesia. Logo itu berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan logo Halal. 

Terbitnya putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca Juga

Begini Perayaan Natal di Arab Saudi, Ada Pohon Natal di Rumah dan Kampus

Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal Mastuki mengatakan bahwa logo Halal Indonesia berlaku nasional. Meski demikian, ada proses penyesuaian dalam penggunaannya.

"Penyesuaian diperlukan karena saat ini banyak produk yang beredar dengan logo halal yang sebelumnya diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia," kata Mastuki seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Senin (14/3/2022).

Baca Juga

Nuri Hitam Endemik Maluku Terancam Punah akibat Terus Diburu, Ini Langkah BKSDA 

Menurutnya, penyesuaian itu setidaknya dilakukan dalam dua kategori. Pertama, produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, maka wajib bagi pelaku usaha mencantumkan logo Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal. 

“Karena Keputusan Kepala BPJPH berlaku sejak 1 Maret, semua produk yang baru mendapat sertifikat halal bari BPJPH per tanggal itu, harus langsung gunakan logo Halal Indonesia,” kata Mastuki.

Kedua, untuk produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka ada dua ketentuan bagi pelaku usaha. 

"Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan logo Halal Indonesia. Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan logo Halal Indonesia," tutur Mastuki.

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

Pasal 169 PP ini mengatur bahwa bentuk logo halal yang ditetapkan MUI tetap dapat digunakan paling lama lima tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan pada Februari 2021.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq