Benarkan Data Peta Kekuatan Capres, Polri: Tidak Ada Unsur Politik

JAKARTA, iNews.id - Kapala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol M Iqbal mengakui adanya pendataan peta kekuatan dukungan calon presiden (capres) hingga ke desa. Pendataan tersebut dilakukan tidak mepunyai unsur politik melainkan melakukan pemetaan zona untuk keamanan.

"Strategi keamanan, dan mempunyai data, data fix data apa pun, tidak ada kaitannya dengan motif politik. Kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana yang terkonsentarasi paslon a dan paslon b. Untuk apa? kita ingin melakukan proses pengamanan di situ," tuturnya di Balai Kartini, Kamis (28/3/2019).

Baca Juga

8.000 Tentara Indonesia Siap untuk Dikerahkan ke Gaza pada Juni

Iqbal menjelaskan, pendataan terhadap kecenderuangan pemilih di suatu tempat patut dilakukan untuk mengetahui kerawanan pemilih di suatu lokasi. Pendataan tersebut bukan merupakan kali pertama dalam pemilu. Dalam pemilu sebelumnya pihaknya juga telah melakukan pendataan tersebut.

"Sama saja misalnya kita melaksanakan rencana pengamanan pilkades. Di dalam pilkades itu kita sudah memetakan siapa sebenarnya massa yang mendominasi. Agar apa? agar kami bisa menentukan srategi pengamanan yang tepat begitukan," katanya.

Baca Juga

Polisi Siap Amankan Kampanye Terbuka, Termasuk Daerah Rawan

Dalam pendataan tersebut, Iqbal menambahkan, tidak ada motif politik untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon (paslon). Polri hanya mengamankan pemilu 2019 dengan posisi netral.

"Jadi sama sekali tidak ada motif politik, jadi tegas sekali bapak kapolri mengeluarkan TRnya. Artinya siapapun yang tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya," ujarnya.

Baca Juga

Kapolri Terbitkan 14 Larangan bagi Anggotanya pada Pemilu 2019

Lebih rinci dia mengatakan, untuk mengatisipasi adanya anggota Polri yang memihak pada salah satu paslon pihaknya telah mengeluarkan beberapa peringatan. Polri tidak akan segan mencopot anggotanya yang melanggar kode etik netralitas.

"Prinsipnya itu siapa pun yang melalukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," kata Iqbal.

Editor: Djibril Muhammad