Benny Wenda Tak Diizinkan Ikut Sidang Umum PBB, Ini Alasannya

JAYAPURA, iNews.id - Tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Benny Wenda tak diizinkan mengikuti Sidang Umum (SU) PBB. Benny Wenda dan rombongan bergabung bersama delegasi Vanuatu.

Tokoh Papua Nick Meset, mengatakan, PBB memastikan Benndy Wenda yang bukan merupakan warga negara (WN) Vanuatu tidak bisa mengikuti SU PBB.

Baca Juga

AS akan Bangun Pangkalan Militer Senilai Rp8,4 Triliun di Dekat Perbatasan Gaza

"Tidak benar Benny Wenda ikut dalam ruang sidang bersama delegasi Vanuatu karena peraturan yang diterapkan PBB sangat ketat hanya warga negara yang bisa mewakili negaranya dan masuk dalam delegasi di Sidang Umum PBB," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (29/9/2019).

Nick Meset mengungkakan, tidak hanya Benny Wenda yang tidak diizinkan mengikuti sidang, beberapa rekannya juga sama. Nick Meset yang menjadi Konsul Kehormatan Republik Nauru di Jakarta tidak bisa mewakili negara tersebut karena masih berkewarganegaraan Indonesia sehingga dalam SU PBB tergabung dalam delegasi Indonesia.

Baca Juga

Polri Sebut Benny Wenda Sebarkan Hoaks Papua hingga ke Afrika

"Selain itu dalam SU PBB di New York tidak ada agenda yang membicarakan soal Papua dan referendum. Apa yang disebarkan kelompok tersebut tidak benar atau hoaks," ujarnya.

Mantan menteri luar negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini meminta masyarakat tak mudah terpengaruh isu yang dihembuskan Benny Wenda dan kelompoknya. Nick Meset menilai, kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua karena provokasi Benny Wenda.

Baca Juga

Wiranto: Benny Wenda Bukan Penjahat Perang tapi Penjahat Politik

"Apa yang selalu dikatakan masalah Papua akan dibahas di PBB itu lagu lama karena sebelumnya dirinya bersama rekan-rekannya sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu, sebelum Benny Wenda melakukannya," tuturnya.

Nick Meset mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan apa yang diungkapkan Benny Wenda dan kelompoknya karena itu hanya janji palsu. "Mari bersama-sama ciptakan rasa aman agar pembangunan dapat terus dilakukan hingga masyarakat di Papua benar-benar sejahtera," katanya.

Editor: Djibril Muhammad